Soal Pengelolaan Angkutan Kota, Pemkot Malang Akan Belajar dari Bogor

Suara.com - Pemerintah Kota Malang menyatakan akan mempelajari skema yang diterapkan Pemerintah Kota Bogor dalam upaya optimalisasi pengelolaan angkutan umum di wilayah Kota Malang, Jawa Timur.

Dikutip dari kantor berita Antara, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Heru Mulyono di Kota Malang, Rabu (29/12/2021) mengatakan bahwa pada 2022 pihaknya akan melakukan studi ke wilayah Kota Bogor untuk mempelajari skema yang diterapkan terkait pengelolaan angkutan kota.

"Untuk peremajaan tidak ada, namun tahun depan saya dengan sebagian teman-teman akan belajar ke Bogor. Bogor itu berhasil melakukan by service transportation," jelas Heru Mulyono.

Ia menjelaskan bahwa kawasan Kota Bogor selama ini dikenal sebagai salah satu kota yang memiliki jumlah angkutan kota sangat banyak. Namun, Pemerintah Kota Bogor memiliki skema untuk menggantikan angkutan kota dengan mini bus.

Menurut Heru Mulyono, Pemerintah Kota Bogor mengubah sistem dari tiga unit angkutan kota dijadikan satu unit mini bus.

"Jadi di Bogor itu juga terkenal dengan jumlah angkot yang banyak. Pengemudi bisa menerima, bahwa tiga unit angkot dijadikan satu mini bus. Itu kemudian dikelola oleh paguyuban sopir angkot," tandasnya.

Ia menambahkan, jika nantinya para pengemudi atau sopir angkutan umum yang ada di wilayah Kota Malang menerima konsep ini, Pemerintah Kota Malang akan memberikan subsidi agar layanan angkutan kota tidak bergantung pada jumlah penumpang.

"Jika nanti mau, akan ada subsidi dari pemerintah. Subsidi per kilometer. Jadi tidak usah mengejar jumlah penumpang dan bahan bakar akan dibayar pemerintah. Makanya kami akan belajar ke Bogor," ujarnya.

Angkutan kota di wilayah Kota Malang, lanjutnya, saat ini masih belum mampu memberikan kepastian waktu terhadap para penumpang. Para calon penumpang harus menunggu dalam waktu yang cukup lama sebelum sampai tujuan.

Di Kota Malang, saat ini ada 25 jalur angkutan kota. Dari 25 jalur itu, sebanyak 18 jalur masih aktif, sementara sisanya tidak. Ia mengharapkan skema yang akan dicontoh dari Kota Bogor itu nantinya bisa memberikan kenyamanan kepada pengguna angkutan kota.

Pemerintah Kota Bogor melakukan konversi terhadap angkutan kota yang ada di wilayah menjadi Bus Kita Trans Pakuan. Pada tahap awal, Pemerintah Kota Bogor menghancurkan 30 unit angkutan kota digantikan sepuluh bus.

Program ini merupakan perpanjangan dari kebijakan konversi tiga angkutan kota menjadi satu bus melalui program Bus Kita Trans Pakuan yang dimotori Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dengan Pemkot Bogor.

Menurut Pemerintah Kota Bogor, program ini merupakan salah satu upaya untuk mengurangi jumlah angkutan kota yang ada di Kota Hujan itu. Pada 2022, secara keseluruhan sebanyak 147 unit angkutan kota akan dikonversikan menjadi 49 unit Bus Kita Trans Pakuan.