Delapan Fraksi Dukung Revisi UU LLAJ

Liberty Jemadu Suara.Com
Kamis, 16 Juni 2022 | 19:27 WIB
Delapan Fraksi Dukung Revisi UU LLAJ
Anggota DPR dari Fraksi Golkar Ridwan Bae mengatakan delapan fraksi mendukung revisi UU LLAJ. [suara.com/Maidian Reviani]

Suara.com - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menyebutkan bahwa delapan fraksi menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau UU LLAJ.

"Ada sembilan fraksi, kalau ada satu fraksi menolak, masih ada delapan fraksi berkeinginan (merevisi UU LLAJ)," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Hal itu juga ditegaskan Ridwan saat memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan RI. RDP itu mengagendakan pembahasan potensi penerimaan negara bidang transportasi dalam penyusunan RUU LLAJ.

Sementara itu, Anggota Komisi V Hamka B. Kady mengatakan hak setiap fraksi untuk menerima atau menolak pembahasan RUU LLAJ.

Hamka menegaskan sebagian besar anggota Komisi V sejak awal memberikan perhatian terhadap pentingnya preservasi jalan dari pembahasan RUU LLAJ, untuk meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Ia menyoroti Pasal 29 sampai 34 UU LLAJ yang menyebutkan bagaimana pembiayaan preservasi jalan tidak bisa dilepaskan dengan biaya yang dipungut oleh Polri melalui pajak kendaraan.

"Saya fokus pada kendaraan, kenapa ini jadi perhatian kami. Karena biaya preservasi jalan itu masih jauh dari harapan," jelas Hamka.

Anggota Badan Anggaran DPR itu menyatakan keberadaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sangat terbatas dan tidak bisa menolong kerusakan jalan di berbagai daerah di Indonesia. Memang, menurut dia, Undang-Undang Jalan yang belum lama ini sudah disahkan DPR akan mengakomodasi kepentingan preservasi jalan, namun aturan turunannya masih dalam proses di pemerintah.

Kementerian Keuangan, katahya, didorong membuat terobosan dengan mencari celah yang ada dalam pembahasan RUU LLAJ untuk meningkatkan PNBP. Dengan begitu ada formulasi yang jelas dan detail penerimaan BNBP bagi preservasi jalan di daerah.

Baca Juga: Payung Hukum Ojek Online Perlu Diatur dalam Revisi UU LLAJ

"Ada satu pasal yang tidak pernah kita gubris dalam UU LLAJ, walaupun saya tahu persis. Pajak kendaraan itu larinya ke daerah, tapi itu juga tidak menyelesaikan masalah. Pusat menjadi tumpuan dalam preservasi jalan," ungkap Hamka. [Antara]

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Simulasi TKA: 20 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Lengkap Kunci Jawaban
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 15 Soal Matematika Kelas 6 SD Materi Bangun Ruang dan Statistika
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Andai Bisa Ganti Pekerjaan, Apa Profesi Paling Pas Buat Kamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Cek Tipe Traveler Macam Apa Kamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Member CORTIS yang Akan Kasih Kamu Cokelat Valentine?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 15 Soal Bahasa Indonesia Kelas 12 SMA Lengkap dengan Kunci Jawaban
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pilih Satu Warna, Ternyata Ini Kepribadianmu Menurut Psikologi
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 16 Soal Bahasa Indonesia untuk Kelas 9 SMP Beserta Kunci Jawaban
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Cek Chemistry, Kalian Tipe Pasangan Apa dan Cocoknya Kencan di Mana Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Cek Jodoh Motor, Kuda Besi Mana yang Paling Pas Buat Gaya Hidup Lo?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Jika Kamu adalah Mobil, Kepribadianmu seperti Merek Apa?
Ikuti Kuisnya ➔
×
Zoomed

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI