Suara.com - Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Karawang, sebuah lembaga pendidikan berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), berhasil memproduksi suku cadang motor gede atau moge.
Dikutip dari kantor berita Antara, Makmur, Kepala SMKN 1 Karawang menyatakan dengan status BLUD, sekolah yang ia bina telah diakui sebagai produsen beragam peralatan mekanik.
"Kami berhasil memproduksi beragam peralatan mekanik, termasuk melayani pekerjaan jasa seperti bengkel motor dan juga suku cadang untuk moge yang banyak diminati pasar," jelas Makmur seusai melakukan pertemuan dengan Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat di Kota Bandung, Selasa (2/11/2022).
"Sekolah kami memproduksi suku cadang motor gede dan peminatnya cukup banyak," ujar lanjutnya.
Suku cadang moge in dipesan oleh salah satu produsen suku cadang di Kota Bandung secara berkala, biasanya produk digunakan para pegiat motor yang hobi melakukan modifikasi kendaraannya.
"Yang kami buat sekarang salah satu bagian untuk shock-breaker motor gede. Sebelumnya juga ada yang memesan pelek motor besar. Biasanya yang suka custom motor," tandasnya.
Ia menambahkan ada tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan pasar, baik dari produk maupun jasa yang dihasilkannya. Bahkan selama ini sekolahnya cenderung menunggu pesanan.
"Beruntung kami punya media sosial. Pemasaran cukup terbantu lewat promosi di media sosial," ungkap Makmur.
SMKN 1 Karawang memiliki tiga mesin CNC bubut. Dengan memaksimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki ini, baru mampu mengerjakan produk sesuai pesanan.
Baca Juga: Kapolri Wanti-wanti, Minta Polisi Gunakan Mobil Setara Forkompimda
"Bukan partai besar, dari pintu ke pintu intinya. Jadi, misalnya jika butuh dudukan stang, kita bikinkan atau yang lainnya," jelas Pak Kepsek.
Pihaknya terus berupaya menjadikan SMKN 1 Karawang sebagai BLUD yang menghasilkan lulusan yang kompeten, unggul, dan berdaya saing tinggi serta produktif.
Sementara itu, Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat Ai Nurhasan mengatakan pihaknya mendorong lengkapnya berbagai Peraturan Gubernur (Pergub) yang berkaitan dengan eksistensi BLUD.
