PT Astra Honda Motor Bakal Luncurkan Kendaraan Listrik dengan Baterai Model Swap dan Recharging

Suara.com - PT Astra Honda Motor (AHM) menyatakan bakal menghadirkan sepeda motor listrik di kuartal kedua 2023. Kabar menarik ini hadir saat digelar buka puasa bersama atau bukber yang mengumumkan pergantian dalam susunan manajemen perusahaan.

Yaitu Johannes Loman yang menjabat sebagai Executive Vice President AHM digantikan Thomas Wijaya. Kemudian Octavianus Dwi Prijanto Putro, Chief Operating Officer PT Astra International-Honda (Astra Motor) menggantikan posisi Thomas Wijaya sebelumnya.

"Sejak kami mengenalkan roadmap di Indonesia Motor Show (IMOS), penyesuaian, spesifikasi dan fitur-fitur yang dibutuhkan konsumen di Tanah Air kami pelajari. Termasuk culture dan infrastruktur," papar Thomas Wijaya, Executive Vice President Director AHM.

Disebutkannya pula bahwa berbagai penyesuaian akan dilakukan AHM agar bisa masuk dalam ekosistem kendaraan ramah lingkungan dengan produk yang tepat.

"Harapannya, bila kendaraan ramah lingkungan ini dipasarkan di Indonesia bisa diterima dengan baik, karena sesuai kebutuhan konsumen," lanjutnya sembari menyatakan perkiraan pemasaran d pasar nasional adalah sekira semester kedua 2023.

Adapun sumber energi atau baterai yang akan digunakan untuk sepeda motor listrik Honda nantinya disediakan dua model. Yaitu model swappable battery serta rechargeable battery.

"Semua kendaraan listrik akan kami produksi di Indonesia, juga akan tersedia dua pilihan, baik swap dan baterai charging atau tanam," lanjut Thomas Wijaya.

Disebut pertama menggunakan baterai yang bisa ditukar-pakai dan cukup menuju stasiun penggantian sumber energi. Sementara disebut kedua bisa menggunakan sumber daya di rumah maupun berbagai lokasi pengisian sumber listrik umum.

Ia menambahkan bahwa subsidi untuk kendaraan listrik yang diberikan pemerintah berupa insentif mesti dimanfaatkan, agar pengguna sepeda motor Honda bisa mendapatkan produk listrik nantinya.

"Secara bertahap kami akan penuhi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu mencapai 40 persen. Dengan adanya keluar aturan ini, kami tentu sudah memahami dan mempelajari penyesuaian-penyesuaian yang sudah ditentukan untuk bisa mencapai TKDN yang ditetapkan," pungkasnya.