Suara.com - Subsidi motor listrik yang disediakan pemerintah minim peminat. Dari target 200.000 unit pada 2023, dengan anggaran Rp 1,4 triliun, baru 11.532 unit yang terserap, dengan anggaran terpakai Rp 78 miliar.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita terbatasnya kemampuan baterai menjadi penyebab minimnya minat publik untuk memanfaatkan subsidi pemerintah tersebut.
"Bagi konsumen mobil dan motor listrik, salah satu yang penting kan baterai. Baterainya harus bisa memiliki durasi yang lama, yang panjang, baterainya harus bisa mudah di-charge," terang Agus di Jakarta, Rabu (3/1/2024).
"Jadi baterai itu menjadi kunci terhadap keberhasilan program mobil dan motor listrik," lanjut Agus.
Menperin meneruskan, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan produsen motor listrik guna mendorong adanya standardisasi baterai kendaraan listrik. Menurutnya, hal itu diperlukan untuk menciptakan level persaingan yang adil di industri tersebut.
"Ini momentum yang paling baik bagi pemerintah untuk bisa mendorong kebijakan itu. Karena akhirnya saya melihat bahwa produsen motor listrik dan produsen baterai itu sekarang pada level playing field yang sama, level berpikirnya yang sama sehingga standardisasi daya baterai itu menjadi sangat penting," ujarnya.
Di sisi lain, Menperin mengungkapkan rendahnya serapan program bantuan pembelian motor listrik juga ternyata mempengaruhi kinerja penyerapan anggaran kementerian. Ia bahkan menyebut program tersebut menjadi beban dalam penyerapan anggaran Kemenperin.
"Karena penyerapannya tidak sesuai, bahkan jauh dari apa yang sudah disiapkan yaitu 200.000 unit motor listrik, itu menjadi beban kita dalam konteks kita tidak berhasil men-deliver atau memberikan penyerapan anggaran yang tinggi," katanya.
Menperin mengungkapkan total penyerapan anggaran Kemenperin di luar program bantuan dan insentif mampu mencapai hingga 99 persen.
Baca Juga: Pencairan Subsidi Motor Listrik Dilakukan Bertahap
"Tapi ketika anggaran itu di-blend dengan anggaran insentif, nah itu bawa dampak yang kemudian menurunkan penyerapan anggaran kita cukup dalam. Mungkin sekitar 77-80 persen," katanya.
Kemenperin sendiri mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 1,4 triliun untuk program bantuan pembelian motor listrik untuk 200.000 unit per April 2023.
Atas rendahnya serapan anggaran tersebut, Menperin mengaku telah melayangkan surat permohonan pengembalian anggaran kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada awal Desember 2023. Namun, permintaan tersebut tidak dikabulkan Kemenkeu.
Pada tahun 2024, Menperin menyebut alokasi bantuan pembelian motor listrik sebanyak 50.000 unit dengan total anggaran Rp 350 miliar.
Menperin optimistis target program tersebut pada tahun ini akan terpenuhi. Pasalnya, capaian penyaluran bantuan pada 2023 baru dimulai pada April meski kemudian syaratnya disederhanakan pada September.
"Karena kita mulai Januari, saya kira bisa (capai target kuota)," pungkas Agus Gumiwang.
