Infografis
Dampak dan Konsekuensi
Fenomena ini bukan sekadar masalah administratif biasa. Ini mencerminkan persoalan yang lebih dalam tentang integritas dan akuntabilitas para penyelenggara negara.
KPK sendiri telah mengambil langkah proaktif dengan menghubungi para pejabat yang memberikan data janggal untuk klarifikasi.
Seperti yang disampaikan Nawawi dengan nada satir, "Kita nanya ke dia: 'Di mana dapat Fortuner Rp 6 juta? Kita pengin beli 10,'."
Kasus Toyota Fortuner "murah" ini menjadi cermin betapa pentingnya reformasi dalam sistem pelaporan kekayaan pejabat negara. Ketika pajak tahunan sebuah kendaraan bahkan lebih mahal dari harga yang dilaporkan, sudah seharusnya ada evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pelaporan dan verifikasi LHKPN.
