Pencekalan itu diberlakukan setelah Gus Yaqut diperiksa di KPK pada Kamis (7/8/2025) lalu. Dalam pemeriksaan selama 5 jam itu, Gus Yaqut dicecar soal pembagian kuota haji saat menjabat sebagai menteri.
Selain Gus Yaqut, KPK juga melarang eks Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz dan satu orang lagi berinisial FHM dari pihak swasta.
Larangan ini diberlakukan lantaran KPK menilai keterangan tiga orang ini di perlukan dalam proses penyidikan.
“Keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas,” ujar Budi.
“Keputusan ini berlaku untuk enam bulan ke depan,” tandas dia.
