Suara.com - Saat di banyak negara pejabat publik seperti anggota DPR identik dengan kemewahan, muncul anomali yang luar biasa.
Anggota parlemen (DPR) di Swedia tidak mendapatkan fasilitas khusus, termasuk dalam urusan transportasi harian.
Mereka hidup dan diperlakukan sama seperti rakyat yang mereka wakili: berdesakan di bus dan kereta umum.
Ini bukan pencitraan, melainkan sebuah budaya dan sistem yang sudah mengakar kuat di negara tersebut.
Di Swedia, kemewahan atau hak istimewa bukanlah bagian dari kamus seorang politisi. Tanpa mobil dinas atau supir pribadi, para menteri dan anggota parlemen Swedia bepergian dengan transportasi publik bersama warga lainnya.
"Tanpa mobil dinas atau sopir pribadi, para menteri dan anggota parlemen Swedia bepergian dengan bus dan kereta api yang penuh sesak, layaknya warga negara yang mereka wakili," demikian kutipan dari Mail and Guardian.
Bahkan, politisi yang nekat menghabiskan uang rakyat untuk naik taksi ketimbang transportasi massal bisa menjadi berita besar dan merusak citra. Juru bicara Parlemen pun hanya dibekali kartu untuk transportasi umum.
Dari seluruh pejabat tinggi negara, hanya ada satu orang yang berhak menggunakan mobil dinas permanen dari pasukan keamanan.
Siapa dia? Tentu saja Perdana Menteri.
Baca Juga: Ancaman Demo Besar 25 Agustus, Puan Maharani: Pintu DPR Terbuka Lebar, Silakan Datang
Ini menunjukkan betapa ketatnya aturan mengenai penggunaan fasilitas negara, bahkan untuk para wakil rakyat.
Fakta Menarik Fasilitas Pejabat Swedia
Untuk memberi gambaran lebih jelas, berikut adalah rincian fasilitas transportasi untuk para pejabat di Swedia:
- Hanya 3 Unit Mobil Dinas: Parlemen Swedia hanya memiliki tiga unit mobil Volvo S80.
- Penggunaan Terbatas: Mobil tersebut hanya boleh digunakan oleh ketua DPR dan tiga wakilnya untuk keperluan tugas resmi parlemen, bukan untuk antar-jemput ke rumah.
- Tidak Ada Sopir Pribadi: Konsep supir pribadi untuk pejabat hampir tidak dikenal di sana.
- Transportasi Publik Jadi Andalan: Kartu akses transportasi publik adalah "fasilitas" utama yang mereka terima.
Mengapa mereka memilih jalan ini? Jawabannya sederhana: untuk tetap membumi dan benar-benar memahami denyut nadi kehidupan masyarakat.
Seorang anggota DPR dari Partai Sosial Demokrat, Per-Arne Hakansson, menjelaskan filosofi ini dengan lugas.
"Kami ini tak berbeda dengan warga kebanyakan," ujar Hakansson seperti dikutip BBC News.
"Tugas utama kami adalah mewakili rakyat, jadi tak pantas rasanya jika kami diistemewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji tinggi," katanya.
Baginya, kehormatan terbesar seorang pejabat bukanlah fasilitas yang didapat, melainkan kesempatan untuk menentukan arah kebijakan negara.
"Yang membuat kami istimewa adalah kesempatan untuk ikut menentukan kebijakan negara," tutupnya.
