Impor Kendaraan India Koperasi Merah Putih Mengancam Nasib Ribuan Buruh Industri Otomotif

Manuel Jeghesta Nainggolan

Senin, 23 Februari 2026 | 11:10 WIB
Impor Kendaraan India Koperasi Merah Putih Mengancam Nasib Ribuan Buruh Industri Otomotif
Mahindra Scorpio (Instagram)
baca 10 detik
  • Rencana impor kendaraan operasional oleh PT Agrinas Pangan Nusantara menuai protes karena kontradiktif dengan dorongan kemandirian otomotif nasional.
  • PIKKO menyatakan impor mengancam keberlangsungan manufaktur lokal serta potensi hilangnya Rp 27 triliun nilai tambah ekonomi domestik.
  • Industri komponen lokal yang utilisasinya masih 60-70% meminta Kemenperin membatasi impor dan mengutamakan pasokan dari produksi dalam negeri.

Suara.com - Langkah PT Agrinas Pangan Nusantara yang berencana mengimpor kendaraan operasional untuk Koperasi  Merah Putih memicu gelombang kekecewaan. Kebijakan ini dinilai kontradiktif dengan upaya pemerintah yang tengah gencar memacu kemandirian industri otomotif nasional melalui penguatan produk dalam negeri.

Asosiasi Perkumpulan Industri Kecil dan Menengah Komponen Otomotif (PIKKO) secara resmi menyatakan keberatan atas rencana tersebut. Saat ini tingkat utilisasi produksi industri komponen dalam negeri masih berada di kisaran 60 hingga 70 persen saja. Jika impor kendaraan utuh dilakukan maka dampaknya akan sangat fatal bagi keberlangsungan ekosistem manufaktur tanah air.

PIKKO menekankan bahwa langkah importasi ini tidak hanya merugikan pabrikan besar namun juga mengancam penghidupan sekitar 6.000 tenaga kerja yang bergantung pada rantai pasok komponen otomotif. Sektor industri kecil dan menengah atau IKM selama ini telah membuktikan kemampuannya sebagai pemasok tier dua dan tiga bagi kendaraan roda dua maupun roda empat di Indonesia.

Potensi ekonomi yang hilang akibat kebijakan impor ini tergolong sangat besar. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian jika kebutuhan 70.000 unit kendaraan pick up dipenuhi oleh industri domestik maka akan tercipta dampak ekonomi positif atau "backward linkage" senilai kurang lebih Rp 27 triliun. Nilai tambah tersebut mencakup berbagai subsektor mulai dari industri ban, kaca, baterai, logam, hingga elektronik.

Ketua PIKKO Rosalina Faried menegaskan bahwa pihaknya sangat memahami kebutuhan mendesak akan kendaraan operasional tersebut. Namun ia meminta agar pengadaan tetap mengutamakan produksi dalam negeri karena kemampuan industri lokal sudah sangat mumpuni.

"Rencana impor ini akan memberikan dampak ekonomi yang buruk terhadap ekosistem otomotif nasional yang saat ini kondisinya masih lesu," kata Rosaliana, Senin (23/2/2026).

Industri lokal berharap ada langkah tegas dari Kementerian Perindustrian untuk membatasi jumlah kendaraan yang diimpor dari India. Memberikan kesempatan bagi produsen kendaraan bermotor lokal untuk menjadi pemasok utama KDKMP dianggap sebagai solusi paling tepat guna menjaga stabilitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di kota-kota besar hingga pelosok daerah.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Mengapa Harus Impor CBU dari India Saat Kapasitas Manufaktur Lokal Masih Melimpah

Mengapa Harus Impor CBU dari India Saat Kapasitas Manufaktur Lokal Masih Melimpah

Otomotif | Jum'at, 20 Februari 2026 | 15:48 WIB

Impor Mobil India Rp 24 Triliun Berpotensi Lumpuhkan Manufaktur Nasional

Impor Mobil India Rp 24 Triliun Berpotensi Lumpuhkan Manufaktur Nasional

Otomotif | Jum'at, 20 Februari 2026 | 10:48 WIB

Pemerintah Rencanakan Impor Kendaraan Komersial dari India, GAIKINDO Tegaskan Mampu Produksi Pick Up

Pemerintah Rencanakan Impor Kendaraan Komersial dari India, GAIKINDO Tegaskan Mampu Produksi Pick Up

Otomotif | Jum'at, 20 Februari 2026 | 11:15 WIB

Terkini

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:22 WIB

×