- Mitsubishi menyatakan kesiapan memproduksi dan memasok pikap L300 untuk program Koperasi Desa Merah Putih.
- MMKSI belum dikontak pemerintah atau PT Agrinas Pangan Nusantara terkait rencana pengadaan pikap untuk KDMP.
- Proyek pengadaan kendaraan niaga tersebut ditunda sementara sambil menunggu kepulangan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Suara.com - Presiden Direktur PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Atsushi Kurita mengatakan pihaknya siap memproduksi dan memasok pikap untuk keperluan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Meski demikian ia mengaku MMKSI belum pernah diajak berkomunikasi oleh pemerintah atau PT Agrinas Pangan Nusantara untuk memasok kendaraan niaga untuk Kopdes Merah Putih, program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
"Kalau memang kita menerima perintah dari government, pastinya sebagai perusahaan yang baik harus bilang bisa, menyanggupi. Harus menyanggupi," kata dia.
Kurita menerangkan Mitsubishi memiliki pikap L300 yang sangat populer di Indonesia dan sudah digunakan di berbagai medan di Nusantara, meski bukan berkonfigurasi 4x4.
Saat ini Mitsubishi L300 diproduksi di pabrik milik PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI) di Cikarang, Jawa Barat.
"Belum ada pihak dari pemerintah atau PT Agrinas yang berkomunikasi dengan kami," kata Kurita.
Kurita mengatakan kapasitas pabrik MMKI di Cikarang mampu untuk memenuhi sebagian pesanan pemerintah.
"Tidak tahu berapa yang diorder ya, karena enggak mungkin diorder ke Mitsubishi semua," kata dia.
Kurita dan MMKSI yakin bahwa saat ini pemerintah dan PT Agrinas sedang membahas soal pengadaan pikap untuk Kopdes Merah Putih dengan anggaran sekitar Rp 24 triliun tersebut.
Pengadaan pikap KDMP sedang jadi sorotan, sebab PT Agrinas Pangan Nusantara tiba-tiba memesan sekitar 105.000 pikap dan truk dari India. Rencana impor pikap dan truk tersebut membuat dunia industri Indonesia terkejut, karena produsen mobil nasional mampu memasok kebutuhan tersebut.
Kamar Dagang Indonesia (Kadin) pada pekan ini bereaksi keras dan meminta pemerintah membatalkan impor CBU kendaraan niaga dari India tersebut. Kadin menilai impor kendaraan niaga dalam jumlah besar akan membunuh industri otomotif nasional yang kini sedang berjuang di tengah pasar domestik yang melemah.
Sementara dari kalangan buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperkirakan jika produksi 105.000 unit kendaraan jenis bak terbuka atau pikap dilakukan di dalam negeri bisa membantu menyerap setidaknya 10.000 tenaga kerja baru dalam periode 6 bulan hingga 1 tahun produksi.
Jika diimpor dari India, sebaliknya akan terjadi PHK besar-besaran di industri otomotif Indonesia.
Dari DPR, suara protes datang dari seluruh partai. Anggota Komisi VI DPR Rachmat Gobel mempertanyakan nasionalisme para petinggi PT Agrinas. Ia melihat ironi dalam proyek ini, karena Kopdes Merah Putih dipaksa menggunakan kendaraan yang bukan Merah Putih.
Pekan ini Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan proyek pengadaan 105.000 kendaraan niaga tersebut ditunda untuk sementara, sembari menunggu Presiden Prabowo tiba di Indonesia.
TERPOPULER
