- Komisi VI DPR panggil PT Agrinas terkait impor 105.000 mobil pickup India.
- Herman Khaeron sayangkan kebijakan impor mobil yang abaikan industri otomotif nasional.
- DPR dalami transparansi anggaran dan layanan purnajual mobil pickup impor Agrinas.
Suara.com - Komisi VI DPR RI berencana memanggil PT Agrinas Pangan Nusantara guna meminta penjelasan mendalam terkait rencana impor 105.000 unit mobil pickup dari India. Langkah ini diambil menyusul kekhawatiran publik mengenai transparansi anggaran serta komitmen pemerintah terhadap industri otomotif dalam negeri.
Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menyatakan bahwa pemanggilan tersebut akan dilakukan segera setelah masa reses berakhir pada 9 Maret mendatang. Ia menyayangkan kebijakan impor ini karena dinilai bertolak belakang dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang ingin memprioritaskan kemampuan lokal.
"Visi Presiden Prabowo selalu mengedepankan kemampuan dalam negeri. Di saat penjualan mobil domestik sedang stagnan, stimulus anggaran negara semestinya menjadi nilai tambah bagi industri lokal untuk menggerakkan roda ekonomi nasional," ujar Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/2/2026).
Herman juga menyoroti aspek teknis pemeliharaan kendaraan. Mengingat mobil-mobil ini akan didistribusikan ke Koperasi Desa Merah Putih di berbagai pelosok tanah air, ia meragukan kesiapan infrastruktur pendukungnya.
"Mobil-mobil ini membutuhkan layanan purnajual, suku cadang, dan perawatan rutin. Jika belum ada dealer atau perwakilan resmi di semua daerah, siapa yang akan bertanggung jawab saat terjadi kerusakan di pelosok desa?" tegas politisi Partai Demokrat tersebut.
Lebih lanjut, Herman mengungkapkan keheranannya karena dalam dua rapat sebelumnya dengan Agrinas, pihak perusahaan sama sekali tidak menyinggung rencana pengadaan kendaraan dari India. Menurutnya, Komisi VI wajib meminta keterangan terkait urgensi dan transparansi rencana tersebut karena telah menjadi isu publik.
Selain masalah teknis, DPR akan mendalami sumber pendanaan proyek tersebut. Herman mencatat adanya informasi mengenai pemblokiran dana desa serta penggunaan anggaran komersial dalam pengadaannya.
"Kami perlu mempertanyakan asal anggarannya. Jika menggunakan anggaran komersial akibat pemblokiran dana desa, berapa besar bunganya? Semua ini harus memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas keuangan negara," imbuhnya.
Herman menekankan bahwa meskipun impor mungkin lebih murah secara harga, pemerintah harus memperhitungkan dampak ekonomi yang lebih luas (multiplier effect). Menurutnya, pemberdayaan industri otomotif nasional jauh lebih krusial untuk menciptakan lapangan kerja dibandingkan sekadar melakukan impor barang jadi dari luar negeri.
Baca Juga: Anggota Komisi VI Kaget Tahu Impor Mobil India dari Media: Semestinya Dibahas Dulu di DPR
