Negara Ini Siapkan Aturan yang Perbolehkan Berkendara Dalam Pengaruh Ganja Medis

Suara.com - Sebuah usulan baru dari pemerintah negara bagian New South Wales di Australia sedang menjadi sorotan tajam karena berpotensi mengubah aturan mengemudi yang memiliki resep ganja medis. Melalui proposal tersebut, pengguna ganja medis kemungkinan besar diizinkan untuk mengemudi secara legal meskipun terdapat kandungan THC dalam tubuh mereka.

Ganja medis memang telah legal di Australia selama satu dekade terakhir. Namun hingga saat ini, setiap pengendara yang memiliki resep resmi tetap menghadapi risiko dakwaan mengemudi di bawah pengaruh narkoba yang sama beratnya dengan pengguna rekreasional. Dalam aturan baru yang sedang digodok, individu yang menggunakan ganja medis akan diperbolehkan mengemudi selama kadar THC dalam air liur mereka tidak melebihi 50 nanogram per mililiter.

Sistem pengawasan yang diusulkan juga cukup ketat. Jika seorang pengemudi dinyatakan positif saat menjalani tes di pinggir jalan, mereka akan langsung dilarang mengemudi selama 24 jam. Pengendara tersebut juga diwajibkan memberikan sampel tambahan untuk pengujian laboratorium yang lebih mendalam. Apabila hasil laboratorium menunjukkan kadar di bawah ambang batas legal, mereka akan dibebaskan dari tuntutan.

Namun bagi mereka yang melampaui batas 50 ng/mL, hukuman akan diberikan secara bertahap. Pelanggar akan menerima dua kali peringatan terlebih dahulu sebelum tuntutan hukum diajukan pada pelanggaran ketiga. Sanksi yang menanti mencakup denda sebesar 704 dolar Australia serta penangguhan surat izin mengemudi minimal selama tiga bulan.

Seorang profesor madya dari Pusat Penelitian Kecelakaan Universitas Monash menilai langkah ini sebagai terobosan besar.

“Reformasi yang direncanakan ini merupakan kemajuan penting dalam menyeimbangkan keselamatan jalan raya dengan kebutuhan pengguna ganja medis , dengan pengamanan penting yang dibangun ke dalam sistem untuk melindungi integritas program penegakan hukum mengemudi di bawah pengaruh narkoba,” ujarnya, dikutip dari Carscoops, Senin (8/6/2026).

Meski demikian, usulan ini menghadapi tantangan besar dari pihak oposisi. Kellie Sloane selaku pemimpin partai oposisi dengan tegas menyatakan keberatannya terhadap kebijakan tersebut karena dianggap kurang memiliki dasar ilmiah yang kuat.

“Pemerintah dapat menetapkan angka sembarangan untuk jumlah miligram obat dalam tubuh, tetapi kita tahu bahwa setiap orang terpengaruh secara berbeda, gangguan yang mereka alami berbeda, dan sampai kita memiliki bukti ilmiah tentang hal itu, kita seharusnya tidak melanjutkan pemberlakuan undang-undang ini,” pungkasnya.