REGIONAL:
- Pemerintah Turki menangguhkan insentif pajak impor BYD karena keterlambatan pembangunan pabrik senilai 1 miliar dolar AS di Manisa.
- Proyek pabrik berkapasitas 150.000 unit tersebut mangkrak sementara BYD justru memprioritaskan pembangunan fasilitas produksi di negara Hungaria.
- Kementerian Perindustrian Turki mengancam BYD wajib mengembalikan seluruh insentif jika gagal memenuhi komitmen investasi sesuai perjanjian hukum.
Suara.com - Pemerintah Turki mengambil langkah tegas terhadap pabrikan mobil listrik asal China, BYD, akibat keterlambatan pembangunan pabrik senilai 1 miliar dolar AS.
Otoritas setempat resmi menangguhkan pembebasan pajak impor bagi kendaraan BYD setelah proyek yang dijanjikan tak kunjung menunjukkan kemajuan fisik di lapangan.
Kementerian Perindustrian dan Teknologi Turki memperingatkan bahwa BYD terancam wajib mengembalikan seluruh insentif yang telah dinikmati selama ini.
Langkah drastis ini diambil karena investasi besar di wilayah Manisa yang diharapkan menjadi pusat produksi kendaraan listrik masih jalan di tempat.
"Karena tidak ada progress selama beberapa waktu, kami menangguhkan insentif yang telah digunakan perusahaan sejak awal tahun 2026," kata pejabat kementerian yang dikutip dari Nikkei Asia.
Pejabat tersebut juga menegaskan komitmen hukum yang harus dipenuhi oleh pihak BYD sebagai konsekuensi kesepakatan.
"Perjanjian investasi dengan perusahaan, syarat, kewajiban, dan jaminannya masih berlaku,. Jika investasi tidak selesai, perusahaan wajib mengembalikan insentif, berdasarkan pengaturan hukum dan komitmen yang telah mereka buat," lanjutnya.
![Deretan robot sedang memproduksi mobil di Pabrik BYD di Changzhou, China pada Senin (4/3/2024). [Dok BYD Motor Indonesia]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/03/04/40273-pabrik-byd-di-changzhou.jpg)
Pada Juli 2024, BYD sebenarnya telah sepakat membangun pusat penelitian serta pabrik dengan kapasitas 150.000 kendaraan listrik per tahun.
Pabrik BYD diproyeksikan menyerap 5.000 tenaga kerja dan mulai beroperasi pada akhir 2026.
Sebagai imbalan, Turki memberikan karpet merah berupa pembebasan pajak impor dan kemudahan regulasi layanan purnajual.
Namun, konstruksi di Manisa belum dimulai sama sekali hingga memicu kekhawatiran serius di internal pemerintahan serta kritik dari parlemen oposisi. Situasi ini kian memanas setelah muncul laporan bahwa BYD memiliki prioritas wilayah lain.
Wakil Presiden Eksekutif BYD Stella Li menyatakan fokus utama perusahaan saat ini adalah pabrik di Hungaria yang ditargetkan beroperasi akhir tahun ini.
Mengenai ketidakpastian di Turki, Stella Li memberikan sinyal penundaan tanpa kepastian jadwal dan menyebut prioritas kedua perusahaan adalah mencari fasilitas produksi lain di Eropa.
Hingga saat ini, pihak perusahaan masih belum memberikan komentar resmi terkait ancaman sanksi pengembalian insentif dari pemerintah Turki akibat pabrik BYD yang tak kunjung dibangun.
TERPOPULER
