SuaraPekanbaru.id - Pencapaian program prioritas Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Muflihun, S. STP M. AP, dinilai secara umum berjalan baik.
Meskipun demikian, Pj Wali Kota Pekanbaru masih perlu melakukan perbaikan terhadap beberapa hal yang bersifat administratif.
"Walaupun ada beberapa hal yang bersifat administratif yang perlu diperbaiki, tapi secara umum berjalan cukup baik," kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ingot Ahmad Hutasuhut, dikutip Suara Pekanbaru dari laman resmi Pemko Pekanbaru.
Ia mengatakan hal tersebut setelah memimpin rapat koordinasi (rakor) yang dilangsungkan di ballroom lantai enam gedung utama komplek perkantoran terpadu Wali Kota Pekanbaru di Tenayan Raya, Selasa 14 Maret 2023.
Agar pencapaian program prioritas Pj Wali Kota Pekanbaru diketahui masyarakat, maka Ingot juga meminta OPD teknis meningkatkan sosialisasi.
"Jadi yang paling penting itu sosialisasi. Artinya, program ini apa dan bagaimananya memang harus tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak miskomunikasi (salah memaknai informasi)," ujarnya.
Dikatakannya, berbagai program prioritas Pj Wali Kota Pekanbaru itu seperti santunan kematian, subsidi bunga bagi pelaku UMKM, bantuan beasiswa, bantuan makanan bagi orang terlantar, maupun Kunjungan Rumah Masyarakat Hidup Sehat (Kurma Manis).
"Misalnya santunan kematian. Itu apakah untuk semua warga atau hanya khusus bagi warga kurang mampu, atau warga yang tercantum dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) saja. Untuk itu, Dinas Sosial tadi kita minta supaya me-review kembali dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat," tutur Ingot.
Begitu pula dengan subsidi bunga pinjaman bank bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), OPD terkait mesti memberikan penjelasan secara rinci mulai dari persyaratan hingga kriteria usaha yang bisa mendapatkan bantuan.
Baca Juga: Ditunjuk Jokowi Jadi Plt Menpora, Muhadjir Effendy Bakal Sertijab Kamis Besok
"Karena kan tidak semua yang bisa mendapatkan subsidi bunga pinjaman ini. Misalnya hanya yang ber-KTP Pekanbaru, usahanya hanya di Pekanbaru, atau mungkin usahanya sekian persen harus di Pekanbaru. Itu juga harus dijelaskan kepada masyarakat, supaya masyarakat tahu," katanya.
"Intinya kalau dia masuk dalam kriteria, dia bisa mengajukan. Karena nanti saat proses di perbankan, karena ini menggunakan uang pemda (pemerintah daerah), tentu mereka (bank) akan menggunakan kriteria yang ditetapkan pemda atau sesuai yang kita tetapkan," tuturnya lagi.
Sementara itu terkait evaluasi kegiatan fisik dan keuangan, pada rapat itu pembahasan lebih difokuskan pada sistem informasinya. Kemudian seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta membuat target kegiatan bulanan.
"Jadi mereka (OPD) membuat target sendiri, dikonfirmasi ke kita, supaya nanti bisa kita ukur (kemampuan keuangan)," ujar Ingot.
Pasalnya, kecuali anggaran rutin, kebutuhan anggaran di setiap OPD berbeda, karena setiap kegiatan ada beberapa faktor yang mempengaruhi, misalnya di Perkim, itu beda dengan Dinas Koperasi.
"Kalau Koperasi, dari awal tahun sudah bisa melaksanakan kegiatan, tapi kalau di Perkim butuh waktu untuk persiapan, dokumen dan sebagainya. Untuk itu, masing-masing OPD buatlah target per bulannya. Nanti berdasarkan itu (target bulanan) kita evaluasi," ujarnya. ***
