SUARA PEKANBARU- Kebijakan dair Pemerintah Kota Pekanbaru yang mengalihkan pembelian mobil listrik ke pebaikan infrastruktur dinilai tidak relevan.
Pendapat tersebut dkemukakan oleh Anggota DPRD Riau, Dapil Kota Pekanbaru yakni Ade Hartati Rahmat.
"Pemko berusaha memaksimalkan perbaikan ruas jalan, dari menunda kebijakan pengadaan mobil listrik? Saya pikir kebijakan tersebut juga, tidak akan banyak dampaknya bagi program dan kegiatan perbaikan ruas jalan di Kota Pekanbaru," terang Ade seperti dikutip dari Riauonline.co.id, Selasa (11/4/2023).
Ade mengatakan ada baiknya kalau Pemko Pekanbaru memprioritaskan perbaikan terhadap infrastruktur dasar dahulu. Baik dari ruas jalan poros, jalan lingkungan padat penduduk, sampai dengan normalisasi parit, untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya banjir.
"Pertanyaannya apakah anggaran perbaikan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru ini sudah diakomodir maksimal di APBD Pekanbaru?” kata dia.
Ade mengatakan kalau dirinya begitu pesimis karena mengingat kepada sumber pendapatkan asli dari Kota Pekanbaru.
"Saya kok pesimis ya mengingat sumber pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru, terutama dari retribusi dan pajak, tidak masuk ke PAD secara maksimal. Seperti adanya kebijakan menggunakan pihak ketiga, yang justru merugikan kota," terangnya membeberkan.
Ade juga turut menilai kalau kebijakan dari Pemko Pekanbaru, hanya sebatas untuk menarik warga. Ade mengatakan kalau persoalan di Kota Pekanbaru dinilai sudah menjadi Gurita.
"Pemko jangan hanya bermain di kebijakan-kebijakan populis saja. Persoalan di kota ini menggurita. Dari persoalan infrastruktur, sosial, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Akan berbeda jika kebijakan yang diambil adalah, merubah regulasi terkait retribusi dan pajak sebagai sumber pendapatan asli daerah. Hal ini mungkin sangat relevan, yang seharusnya dilakukan," kata Ade.
Baca Juga: 30 Ucapan Idul Fitri 2023 untuk Hampers Lebaran, Bingkisan Semakin Berkesan
Meski Pemko Pekanbaru sudah mengambil keputusan tersebut, Ade menghargai soal kebijakan yang diambil mereka dalam menunda pembelian mobil listrik. (*)
