SUARA PEKANBARU - Lihat kelakuan Jokowi sibuk urus kekuasaan dan perpanjang pengaruh, Rocky Gerung sebut tak pantas jadi negarawan. Secara mendadak, Presiden RI, Joko Widodo alias Jokowi mengumpulkan para ketua umum partai politik koalisi di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa (3/5/203) malam.
Dengan kekuasaannya, Jokowi menggunakan Istana Kepresidenan Jakarta sebagai tempat diskusi tertutup mengenai peta politik jelang pemilihan umum dan pilpres 2024. Tampak hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Kemudian ada Plt Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono. Lalu ada Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Selanjutnya ada juga Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Dan juga ada Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Terakhir yang hadir dalam pertemuan tertutup itu ada Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Menariknya, meski NasDem masuk dalam partai koalisi dengan penguasa, namun sama sekali tidak diundang sang ketum, Surya Paloh.
Melihat pertemuan tertutup dan mendadak tersebut, Pengamat Politik, Rocky Gerung mengatakan, meski tak secara eksplisit membahas tentang Pilpres 2024, namun ada upaya Jokowi untuk memperkuat pengaruhnya.
Pertemuan itu kata Rocky Gerung adalah langkah politik Jokowi untuk mempertahankan pengaruh, terlebih masa jabatannya akan selesai. Rocky gerung melihat, Jokowi sudah memperhitungkan partai-partai yang dinilai bisa dikendalikan olehnya.
"Perhitungan-perhitungan itu yang kadang kala saya anggap cepat, dan masa jabatannya (masa jabatan Jokowi) masih lama (sampai) September," kata Rocky Gerung dikutip Suara Pekanbaru dari kanal Youtube-nya pada Selasa (2/5/2023).
Dia melihat dengan rentan waktu yang cukup panjang, Jokowi masih mencari celah untuk mempengaruhi. "Jadi jarak (sisa masa jabatan) dari sekarang ke September itu apa isu yang masih bisa Jokowi pengaruhi," sebutnya.
"Kalau Jokowi masih bisa memengaruhi, artinya dia punya rencana untuk menambah kekuasaannya pelan-pelan sampai September,” kata Rocky Gerung.
Rocky Gerung lantas menyarankan Jokowi fokus pada kinerjanya sampai akhir masa jabatan. Jangan sampai seperti saat ini malah fokus pengamanan kepentingan dan pengaruh usai masa jabatannya selesai.
“Kita cuma mendorong dengan analisis. Tapi, kita enggak mungkin paksa Jokowi menjadi negarawan, kapasitasnya enggak ada untuk jadi negarawan,” ungkapnya. (*)
Video pilihan menarik lainnya:
