Soal Penyaluran BSU, Menaker Dorong Bisa Disalurkan September Ini

JAKARTA - Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2022 terus dipersiapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Meski demikian, Kemnaker masih harus membereskan administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana BSU.

Hal ini dikatakan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. Dia menerangkan, saat ini pihaknya terus mematangkan penyaluran BSU kepada masyarakat sehingga bisa tepat sasaran.

Lanjutnya, finalisasi administrasi BSU ini harus segera rampung. Sehingga bisa disalurkan pada September 2022 ini.
 
“Kemnaker terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini,” katanya pada Rabu (31/8/2022).

Ida menjelaskan, perihal langkah-langkah untuk penyaluran BSU, di antaranya penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana BSU; finalisasi regulasi berupa peraturan Menaker tentang penyaluran BSU; serta koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait pemadanan data. Koordinasi dilakukan antara lain dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menjaga agar BSU ini tidak tersalurkan ke Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun anggota Polri.

Selain itu, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait data calon penerima BSU. Koordinasi dengan himpunan bank milik negara (himbara) dan PT Pos Indonesia juga dijalin terkait teknis penyaluran BSU.

“Pada hakikatnya Kemnaker akan mempercepat proses ini untuk menjamin ketepatan dan akuntabilitas penyaluran BSU tersebut,” tegasnya melansir dari laman resmi Setkab.go.id.

BSU Tahun 2022 merupakan salah satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah. Sebagaimana instruksi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), BSU akan disalurkan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan yang masing-masing akan mendapatkan Rp600 ribu. Total anggaran BSU tahun 2022 sebesar Rp9,6 triliun.

“Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global,” pungkasnya.