REGIONAL:
- Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar meminta Presiden Prabowo Subianto merevisi 108 undang-undang dalam acara Harlah ke-28 PKB di Jakarta, Kamis (23/7/2026).
- Perombakan regulasi vital seperti kehutanan dan keuangan bertujuan mewujudkan kedaulatan ekonomi rakyat agar Indonesia tidak bergantung pada asing.
- Cak Imin berharap Presiden Prabowo segera mengumpulkan pimpinan partai politik untuk merumuskan langkah konkret perbaikan regulasi tersebut.
Suara.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menegaskan komitmen partainya untuk mengawal "Arah Baru Ekonomi" demi mewujudkan kedaulatan bangsa.
Dalam pidatonya pada Harlah ke-28 PKB yang berlangsung di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2026), Cak Imin secara khusus meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan perbaikan besar-besaran terhadap regulasi di Indonesia.
Cak Imin mengungkapkan bahwa PKB telah mencatat ratusan aturan yang dianggap menghambat terwujudnya kedaulatan ekonomi rakyat.
"Pak Presiden, PKB mencatat paling tidak ada 108 undang-undang yang harus kita perbaiki agar kedaulatan ekonomi kita benar-benar bisa kita jalankan. Undang-undang dan berbagai regulasinya adalah langkah berikutnya dari komitmen Bapak Presiden dan komitmen PKB untuk terus mewujudkan negeri ini kaya dan harus dinikmati oleh rakyatnya sendiri," ujar Cak Imin.
Ia pun memastikan PKB akan berdiri tegak di belakang pemerintah untuk menjalankan transisi ekonomi tersebut.
"Kesungguhan inilah yang membawa kita semua hari ini pada satu kesimpulan: Arah baru ekonomi ini tidak boleh berhenti. PKB akan terus bersama Pak Prabowo mensukseskan arah baru ekonomi ini. Ini cita-cita yang nampaknya sudah mulai kelihatan arah kebijakan yang ditempuh. Inilah jalan baru yang sudah dirintis oleh berbagai komitmen Bapak Presiden dalam berbagai forum," lanjutnya.
Ditemui usai acara, Cak Imin memerinci regulasi yang masuk dalam daftar 108 undang-undang tersebut. Ia menyebut sektor-sektor vital, mulai dari kehutanan hingga keuangan.
"Banyak, perubahan omnibus law, perubahan undang-undang kehutanan, minerba, keuangan negara, agraria, semua harus dirubah. Ini kita ajak semua pihak untuk berpikir itu agar menyesuaikan dengan kekuatan yang sedang kita bangun untuk berdiri di atas kaki sendiri," tegasnya.
Menurut Cak Imin, perombakan regulasi tersebut sangat mendesak agar Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat di dunia internasional dan tidak lagi bergantung pada kekuatan asing.
"Kita tidak bisa bergantung pada negara mana pun kecuali kepada negeri kita sendiri," tambahnya.
Lebih lanjut, Cak Imin berharap Presiden Prabowo segera mengumpulkan pimpinan partai politik untuk merumuskan langkah teknis perbaikan regulasi tersebut.
"Pokoknya habis ini yang kita harapkan partai-partai dipanggil Pak Prabowo, menyusun langkah-langkah konkret agar kita bisa berdiri di atas kaki sendiri. Regulasi dibenahi. Kita berharap dengan Pak Prabowo sepakat dengan komitmen PKB itu jalan itu akan semakin lancar," jelasnya.
Cak Imin juga memberikan pernyataan singkat saat ditanya mengenai kaitan langkah ekonomi tersebut dengan kontestasi politik pada masa mendatang.
"Kalau jalan itu lancar, otomatis soal 2029 semua nanti akan pada saatnya akan ketemu yang menjadi terbaik," pungkasnya.
TERPOPULER
