- Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menegaskan perlunya perubahan kebijakan ekonomi nasional di Jakarta pada 23 Juli 2026.
- Kebijakan ekonomi Indonesia dinilai terombang-ambing pasar global selama 25 tahun sehingga menjauhkan akses ekonomi bagi rakyat kecil.
- Sebagai solusi, PKB berkomitmen mengambil jalan baru ekonomi melalui penyelamatan sumber daya alam di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Suara.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menegaskan perlunya perubahan haluan dalam kebijakan ekonomi nasional.
Hal ini disampaikannya usai perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Cak Imin merefleksikan perjalanan 28 tahun reformasi dan demokrasi di Indonesia.
Menurutnya, meski demokrasi telah berhasil memberikan ruang bagi mobilitas sosial, dari sisi ekonomi Indonesia dinilai masih kehilangan arah.
"Yang sukses, demokrasi kita telah melahirkan orang-orang kayak saya dan teman-teman ini yang dulunya bukan siapa-siapa jadi menteri, yang dulunya bukan siapa-siapa jadi anggota DPR, yang dulu orang jalanan jadi wakil menteri. Nah, ini dulu termasuk hilang di jalan tapi jadi wakil menteri. Itulah demokrasi yang berhasil, tapi ada demokrasi yang gagal," ujar Cak Imin.
Cak Imin menyoroti bagaimana selama 25 tahun terakhir Indonesia terjebak dalam arus pasar global dan regional tanpa perlindungan legislasi yang kuat.
Hal ini, menurutnya, berdampak pada semakin menjauhnya akses ekonomi bagi rakyat dan partai politik.
"Selama 25 tahun ini, kita entah sengaja atau tidak sadar terombang-ambing oleh pasar global, prasar-pasar regional, sehingga produk-produk ekonomi kita, produk-produk legislasi kita amat sangat tanpa arah yang jelas. Bahkan, kadang-kadang partai-partai pun terpinggirkan dengan sendirinya, tidak punya akses ekonomi yang baik, apalagi rakyat. Akses ekonomi menjauh," cetusnya.
Poin utama yang ditekankan Cak Imin adalah komitmen PKB untuk mengambil "jalan baru ekonomi".
Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap nasib para pelaku usaha kecil dan menengah, khususnya di kalangan warga Nahdlatul Ulama (NU), yang dinilai tidak mendapat keberpihakan kebijakan selama dua dekade terakhir.
"Karena itu, 28 tahun reformasi, 28 tahun usia PKB, kita berkomitmen untuk mengambil jalan baru ekonomi, jalan baru yang sekian tahun alpa. Alpa apa? Tidak ada policy sedikitpun yang menguntungkan usaha kecil menengah, tidak ada kesempatan. Saya ditanya, ada berapa jumlah pengusaha NU? Sudah 20 tahun ini rontok, pengusaha NU hampir tidak tumbuh. Banyak pelaku-pelaku bisnis yang berantakan," tegas Cak Imin.
Sebagai solusi, Cak Imin meyakini bahwa arah baru ekonomi ini harus dimulai dari pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang lebih berpihak pada kepentingan dalam negeri.
Ia juga menyatakan optimismenya terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan hal tersebut.
"Ini semua butuh arah baru dan kami yakin, arah baru itu bisa dimulai dari penyelamatan sumber daya alam dulu dan saya yakin itu bukan saya, terutama teman-teman ini yakin bahwa Pak Prabowo punya tekad yang benar," pungkasnya.