REGIONAL:
JAKARTA – Komisi IV DPR RI membongkar rahasia di balik penyerahan plakat penghargaan International Rice Research Institute (IRRI) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada tanggal 14 Agustus 2022 lalu.
Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin mengatakan, sebenarnya plakat penghargaan tersebut bukan dari IRRI, melainkan berasal dari Kementerian Pertanian (Kementan).
“Saya kasih tahu nilainya (plakat) itu Rp8 juta. Jadi plakat itu bukan dari IRRI, dari Kementerian Pertanian,” ungkap Sudin saat Rapat Kerja Komisi IV bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Rabu (31/8/2022).
Seperti diketahui, dalam Raker tersebut Sudin mempersoalkan teknis dan proses pemberian penghargaan dalam bentuk plakat.
Apalagi pembuatan plakat penghargaan tersebut dilakukan di Indonesia, sehingga bisa memunculkan persepsi negatif karena dianggap tidak serius dan hanya akal-akalan semata.
“Presiden mendapatkan penghargaan IRRI, yang buat plakatnya siapa?,” tandasnya.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan IRRI untuk Indonesia, Hasil Sembiring menyebut pembuatan plakat sudah melalui mekanisme Panjang. Hasilnya, IRRI memutuskan untuk membuat plakat di Indonesia karena mempertimbangkan efisiensi dan mengkonversinya melalui sertifikat plakat.
"Saya tidak mengerti apa yang diributkan DPR. Saya perlu kasih tahu bahwa diskusi pembuatan sertifikat ini prosesnya berbulan-bulan dan sudah melalui pertemuan berkali-kali. Bahkan terakhir Dirjen IRRI, Jean Balie, diskusi langsung dengan Pak Menteri [Syahrul Yasin Limpo]," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (1/9/2022).
Melihat kondisi yang masih pandemi Covid-19, atas berbagai pertimbangan itulah IRRI membuat plakat sertifikat di Indonesia. Lebih lanjut, kata Sembiring, rombongan IRRI termasuk Jean Balie menginap di hotel Jakarta dengan membayar sendiri. Bukan hanya itu saja, tiket pesawat sampai tes PCR juga merogoh kocek sendiri.
"Hanya mobil saja yang dipinjamkan karena menghormati sebagai tamu, apalagi beliau diundang jadi rasanya sangat tidak layak jika Indonesia tidak memberi fasilitas mobil jemputan. Menurut saya hal begini tak perlu dibicarakan dan dibahas apalagi di sidang DPR. Apakah tidak ada isu lain yang lebih penting," jelasnya seperti dikutip dari Bisnis.com. (*)
TERPOPULER
