SUBANG - Sejumlah langkah strategis disiapkan Pemerintah Kabupaten Subang untuk menghadapi inflasi efek dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan krisis global. Salah satunya dengan memperkuat sinergitas antara lembaga dan pengusaha.
Wakil Bupati Subang, Agus Masykur mengatakan, pengutan sinergitas antara pemerintah dengan pengusaha, BUMD, BUMN dan Forkompimda diyakini bisa mengatasi ancaman inflasi.
Pasalnya, dengan begitu maka kebijakan-kebijakan yang akan dikelurakan ole Pemkab Subang bisa lebih dinamis dengan mempertimbankan banyak faktor lainnya. Hal ini tentunya untuk menjaga kondisi sektior perekonomian Kabupaten Subang.
Misalnya, dengan melakukan penghematan energi melalui mengubah gaya hidup seperti membiasakan bersepeda hingga penggunaan kendaraan listrik untuk transportasi dan lainnya.
"Kita bisa lakukan gerakan hemat energy dalam berkegiatan, seperti bagaimana bekerja mengunakan kendaraan ramah lingkungan misalnya sepeda, jalan kaki ataupun motor listrik. Semangat Ini bukan hanya untuk kita, termasuk juga untuk perbankkan," ujar Agus dalam Rapat Kordinasi Forkopimda tentang strategi pengendalian inflansi daerah Kabupaten Subang pada Jum’at (9/9/2022).
Agus pun menilai, banyak hal yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dengan pemanfaatan lahan di rumah atau lahan mati untuk menanam sayuran, cabai, jagung dan lainnya.
Tak hanya itu saja, langkah lainnya dengan memperkuat produk UMKM dan eksistensi Koperasi di tingkat desa serta memastikan data penerima manfaat bantuan dari pemerintah.
"Yang lainya kegiatan kegiatan yang lebih detailnya terutama untuk perangkat daerah kita diskusikan lebih dalam dan detail lagi di implentasikan, wabil kusus data yang BTT tadi agar tepat saasaran bagai mana mengendalikan inflansi ini," kata Agus mengutip dari Tintahijau.com.
Dia mengakui, bahwa Pemkab Subang belum memiliki data terbaru 2022 terkait inflasi. Sebab BPS Jabar masih menghitung angka inflasi tujuh kota termasuk Subang di dalamnya.
Namun jika mengacu mengacu kepada kota terdekat, angka yang sudah rilis dari Provinsi Jawa Barat pada Agustus lalu sebesar 4,37%. Persentsae ini masih di bawah angka inflsai provinsi 4,73%. ***
TERPOPULER
