PURWOKERTO.SUARA.COM - Koordinator SIAGA 98, Hasanuddin mengungkapkan, Pertamina didirikan untuk mengusahakan pengelolaan sumber energi migas bagi kepentingan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Menurutnya, Pertamina selain diserahi tugas ketersediaan BBM, juga menjaga agar harga terjangkau.
Ia melanjutkan, hal tersebut menjadi urusahan pemerintahan di bidang energi (ESDM) dan Badan Usaha Milik Negara.
"Kami melihat pengurangan subsidi ini tidak semata berdiri sendiri soal menyelamatkan kebijakan fiskal APBN, melainkan juga soal tata kelola Pertamina," ujarnya dalam siaran tertulisanya pada Senin, 5 September 2022.
Menurutnya, Pertamina bukan lagi menjadi entitas badan usaha negara, melainkan sudah menjadi murni entitas bisnis. Sebagai entitas negara, ujarnya, Pertamina mengelola industri hulu-hilir minyak memenuhi ketersediaan dan harga yang terjangkau.
"Penurunan subsidi energi ini, sama halnya negara kalah bernegosiasi dengan pertamina. Lalu, ekonomi rumah tangga publik dibebankan," tegas Hasanuddin.
Ia menerangkan, subsidi dikurangi oleh pemerintah dengan alasan tidak tepat sasaran, prioritas bantuan untuk masyarakat melalui skema BLT.
"Ini tidak semata soal merubah skema alokasi. Namun, keputusan ini menggerus kehadiran negara melalui Keputusan mendirikan (BUMN) Pertamina untuk tujuan mengelola minyak dan menggerus kehadiran negara dalam kebijakan ekonomi subsidi," ucap Hasanuddin.
Ia berpendapat, Presiden Jokowi nampaknya tidak berkutik pada Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN, serta Pertamina. Oleh sebab itulah, lanjutnya, defisit APBN pilihannya pada mengurangi subsidi energi, padahal masih banyak jalan lain.
"Kalau Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyetujui soal pengurangan subsidi ini, tentu bukan soal menyelematkan APBN, melainkan Menkeu Pro Ekonomi Pasar; liberalisasi hilir Minyak Indonesia," pungkas Hasanuddin. (Arif KF)
TERPOPULER
