Gusdur Bicara Pembantaian PKI, Orang Gak Salah Ikut Dibunuh Tanpa Proses Peradilan

Purwokerto Suara.Com
Kamis, 08 September 2022 | 17:48 WIB
Gusdur Bicara Pembantaian PKI, Orang Gak Salah Ikut Dibunuh Tanpa Proses Peradilan
Gusdur (suara.com)

PURWOKERTO.SUARA.COM, Pemikiran jenius Presiden Kelima KH.Abdurrahman Wahid jauh melampaui masyarakat di zamannya. Termasuk tokoh-tokoh politik di lingkaran kekuasannya. Tak ayal, gagasannya yang diimplementasikan menjadi kebijakan kerap memicu kontroversial. Meski belakangan, banyak yang kemudian sadar kebijakannya membawa dampak positif bagi kehidupan bangsa. 

Di antara kebijakannya yang kontroversial adalah pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) no 25 tahun 1966 tentang Pelarangan Partai Komunis Indonesia (PKI). Itu membuatnya banyak dihujat, terutama oleh lawan politiknya. 

Padahal, jika ditelaah, apa yang dilakukan Gusdur tidak bertentangan dengan konstitusi.

Dalam sebuah wawancara dengan Andy f Noya, ia bahkan menyebut tidak ada yang perlu ditakuti dari PKI. Ini menjawab pertanyaan Andy F Noya tentang kekhawatiran sebagian masyarakat akan kebangkitan PKI. 

“Kenapa takut PKI, PKI saja ditakuti,”kata Gusdur kala itu

Gusdur menyampaikan alasan pencabutan TAP MPR itu karena bertentangan dengan UUD 1945. Kebijakannya tepat karena seirama dengan UUD 1945, yaitu melindungi segenap warga negara.  

Gusdur menyebut,  500 ribu orang dibunuh tanpa proses pengadilan di masa pembasmian PKI. Ini berawal dari anggapan PKI menjadi dalang kudeta pemerintahan Soekarno tahun 1965. Semua tokoh PKI dan pengikutnya diburu dan dibunuh. Termasuk, kata Gusdur, orang yang tidak bersalah pun ikut dibunuh. 

Harusnya,  setiap orang yang dituduh bersalah harus diproses hukum dan dibuktikan kesalahannya di pengadilan. Tidak dibunuh tanpa dibuktikan dulu apa kesalahannya. 

“Apa benar semua komunis salah dan harus dihukum mati. Butikan pengadilan, gak begitu saja terjadi,”ujarnya. 

Baca Juga: Kronologi Tewasnya 4 Orang Penambang Emas Tradisional di Bengkulu

Gusdur menilai masyarakat harus bisa membedakan antara ideologi dan institusi. Pemerintah boleh saja melarang PKI sebagai institusi. Namun pelarangan terhadap ideologi atau pemikiran adalah hal yang sia-sia. 

Ia menilai, masyarakat yang tidak mengerti Das Kapital menganggapnya seolah setan besar. Apalagi bagi mereka yang tidak pernah membaca atau berurusan dengan buku. Padahal, Das Kapital (buku ekonomi politik karya Karl Marx) tak ubahnya buku-buku lain.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Berapa Life Path Number Kamu? Hitung Sekarang dan Lihat Rahasia Kepribadianmu
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 15 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Materi Teks Informasi Lengkap Kunci Jawaban
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Cek Seberapa Sehat Jam Tidurmu Selama Bulan Puasa?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika Kelas 6 SD Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
×
Zoomed

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI