PURWOKERTO.SUARA.COM, KEBUMEN - Pemerintah Kabupaten Kebumen masih menyandang predikat kabupaten termiskin di Jawa Tengah. Karena itu, Pemkab Kebumen berencana melanjutkan program pengentasan kemiskinan hingga tahun 2024 mendatang.
Hal ini mengemuka pada rapat konsultasi publik membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 yang berlangsung di Pendapa Kabumian Kabupaten Kebumen, Rabu 25 Januari 2023.
Rapat RKPD ini dihadiri Bupati Arif Sugiyanto, Wakil Bupati Ristawati Purwaningsih, Forkompimda, seluruh jajaran OPD, camat se Kabupaten Kebumen, BUMD, perwakilan LSM, serta tokoh masyarakat.
Konsultasi Publik RKPD Tahun 2024 bertujuan untuk memperoleh masukan dan saran dari seluruh pemangku kepentingan di Kebumen untuk penyempurnaan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024.
"Yang perlu dipahami masyarakat bahwa program 2024 sudah mulai dibahas di awal tahun 2023 ini. Kita rembug bersama, mendengar masukan, aspirasi dan saran dari berbagai pihak (masyarakat), untuk arah pembangunan ke depan, agar jelas dan terukur," ujar Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto.
Kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Kebumen. Sebab, Kebumen masih menjadi salah satu kabupaten termiskin di Jateng.
"Kita memang masih termiskin, tapi Alhamdulillah penurunannya cukup besar 1,46 persen. Ini bagus, apabila kita konsisten sampai tahun 2024 Insya Allah kita akan terbebas dari kabupaten termiskin," kata Arif.
Karena itu prioritas program Pemkab Kebumen ke depan adalah penguatan ekonomi, menumbuhkan kembali daya beli masyarakat, memperbanyak investasi di Kebumen untuk pembukaan lapangan kerja di berbagai sektor.
"Daya beli masyarakat kita ini masih lemah, apalagi disaat inflansi ini, perputaran uang di Kebumen ini tidak sekencang di kabupaten lain. Ini harus kita genjot lagi, kita ramaikan lagi, perbanyak event, gandeng investasi, dan kita dorong masyarakat berwirusaha," ujanya.
Baca Juga: Dengan Tangan Diborgol, eks Petinggi GAM Izil Azhar Sampaikan Permohonan Maaf
Untuk menggerakan ekonomi masyarakat, Bupati telah mengeluarkan surat edaran yang memerintahkan seluruh ASN agar belanja kebutuhan pokok di pasar tradisional.
Dengan begitu, masyarakat kecil ini bisa hidup, sekaligus menekan inflasi. Sebab, menurut Bupati, penanganan kemiskinan tidak cukup dengan hanya memberikan bantuan.
"Bahwa bantuan itu tetap kita berikan, tapi itu bukan solusi utama pengentasan kemiskinan. Inflansi ini harus kita tekan dengan menghidupkan kembali pasar tradisional," ucapnya.
Selain, pengentasan kemiskinan, pembenahan infastruktur juga masih menjadi salah satu fokus utama. Di tengah minimnya anggaran APBD, pemerintah berupaya membangun infrastruktur jalan, jembatan dengan meminta bantuan dari Pemerintah Pusat.
"Kita sudah mengusulkan 13 perbaikan ruas jalan di Kebumen kepada Kementerian PUPR. Kemudian kita mengusulkan empat pembangunan jembatan ke BNPB yang rusak karena bencana. Kita tidak boleh berpangku tangan meski anggaran terbatas. Lebih baik menebar kail, walau hanya satu yang dapat, dari pada tidak sama sekali," tuturnya. ***
