Dana Eks PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kedungbanteng Dihentikan Gegara Kasus Korupsi, Penerima Bantuan Mengadu ke Akademisi Unsoed

PURWOKERTO.SUARA.COM, BANYUMAS - Program Penerimaan Dana Bergulir Masyarakat (DBM) Eks PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas kini dihentikan karena kasus korupsi. Namun penghentian program ini membuat para penerima manfaat terancam gulung tikar. Program Pengguliran dana yang sempat dikelola oleh PT. LKM Kedungmas setelah Program PNPM Mandiri Perdesaan dihentikan kegiatannya pada tahun 2014 silam, kini telah benar-benar disuntik mati.

Akibatnya, sebanyak 180 kelompok dengan jumlah anggota sebanyak 1326 orang tidak lagi bisa menerima manfaat, yang sebelumnya mereka sangat terbantu dengan adanya program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Padahal sebelum dihentikannya perguliran dana ini, kelompok masyarakat penerima manfaat, sangat terbantu, karena bisa terus menjalankan usahanya dari dana bergulir yang diterimanya.

Senin sore (3/4), 6 orang warga perwakilan kelompok, mengadukan kasus ini kepada akademisi dari Kampus Universitas Jendral Soedirman Purwokerto. Mereka mengaku sangat dirugikan, sedih dan terpukul karena unit usaha yang mereka rintis dengan bantuan Dana Bergulir Masyrakat (DBM) Eks. PNPM Mandiri Perdesaan kini sudah tidak ada lagi. “Usaha kelompok kami sangat tergantung dengan adanya bantuan dari dana Eks. PNPM Mandiri di Kecamatan Kedung banteng. Bahkan bersama 30 orang anggota, bisa mendapatkan bantuan hingga mencapai Rp. 500.000.000,-“, ungkap Umi Atikoh, anggota Kelompok Kenanga dari Desa Beji, Kecamatan Kedungbanteng, Banyumas.

“Sejak dihentikannya program bantuan ini, banyak anggotanya yang kini terpaksa menghentikan usahanya, karena kekurangan modal. Mereka tersebar dalam aneka usaha seperti sembako, makanan, peternakan kambing, ikan, ayam, penjual rujak dan usaha lainnya”, imbuhnya. Hal senada juga diungkapkan Tri Atminingsih, dari Desa Baseh, “Meski kini kelompoknya masih harus mengangsur, namun kelompoknya tidak bisa lagi menambah modal untuk usaha. Hal ini sangat merugikan, terutama bagi anggota yang menjalankan usaha dari sektor peternakan yang memang membutuhkan perguliran dana dengan cepat”.

Adanya keluhan dari masyarakat yang sangat terdampak dengan dihentikannya program inipun mendapat tanggapan akademisi dari Kampus Fisip Unsoed yang kini memang sedang fokus dalam penelitian dana Eks. PNPM, Dr. Alizar Isna, S.Sos, M.Si “Program Eks. PNPM semestinya harus tetap berlanjut  sebagai instrument membantu masyarakat miskin mengatasi kemiskinannya. Dan ketika ada komunitas yang mampu mempertahankan program tersebut, maka sudah selayaknya mereka mendapatkan apresiasi”.

“Dari sisi kebijakan publik, pada Hakekatnya program tersebut diharapkan tetap memiliki keberlanjutan dalam pelaksanaannya, terlebih program tersebut menggunakan sumber daya kebijakan. Apalagi, sumber daya pemerintah sangat terbatas, dimana adanya program dan sumber daya yang terbatas tersebut tetap berjalan, untuk menanggulangi masalah mereka sendiri, maka ini sangat perlu untuk diapresiasi”. Imbuhnya.

Penghentian perguliran Dana Bersama Masyarakat (DBM) Eks. PNPM Mandiri Perdesaan, ini bermula ketika Kejaksaan Negeri Purwokerto mulai melakukan penyidikan terhadap PT. LKM Kedungmas selaku pengelola Dana bergulir Masyarakat pada Oktober 2022 silam atas adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perkara yang kini masuk dalam persidangan atas dakwaan telah melakukan tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang, kejaksaan Negeri Purwokerto telah menetapkan 3 orang sebagai terdakwa, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 15 Miliar 418 juta 274.105 rupiah. ***