PURWOKERTO.SUARA.COM, PURBALINGGA - Hari Otonomi Daerah ke-27 pada Jumat 28 April 2023 menjadi momentum tiap pemerintah daerah untuk merefleksikan capaian kinerja, terutama dalam hal kemandirian fiskal. Sebab, itulah yang menjadi tujuan pemberlakuan Otonomi Daerah 27 tahun lalu.
Kemandirian fiskal menjadi sorotan Mandagri, Tito Karnavian. Dia mengatakan, niat baik otonomi daerah adalah agar setiap daerah di Indonesia memiliki kemandirian fiskal.
Menurutnya, kemandirian fiskal berdampak pada makin fokusnya daerah dalam mengurai berbagai permasalahan seperti pembangunan infrastruktur, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengentasan kemiskinan dan masalah lainnya.
“Setelah itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang membenahi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah,” katanya melalui amanat yang dibacakan Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, pada upacara di Alun-alun Kota.
Dalam rangka lebih mengoptimalkan Otonomi Daerah khususnya dalam pemenuhan hajat hidupnya, ia meminta daerah untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Kemendagri mencatat ada sekitar 20 persen daerah yang masih menggantungkan pada dana transfer dari pusat dan juga Dana Desa.
“Tentunya ini sangat ironis. Kami meminta kepada daerah untuk meningkatkan PAD karena itu juga menjadi indikator baiknya leadership dan juga entrepreneurship pada suatu daerah,” ujarnya.
Di Kabupaten Purbalingga, PAD tahun 2022 terealisasi hingga108 persen atau Rp 305,4 miliar lebih dari target Rp 282,3 miliar. Sementara target tahun 2023 sebesar Rp 295 miliar.
Jumlah ini setara kurang lebih 10 persen dari total APBD 2023 yang mencapai sekitar Rp 2 triliun. Sementara 90 persen sisanya dari dana transfer pusat dan pendapatan lain.
Ketergantungan pada dana transfer yang begitu besar menjadi pekerjaan rumah bagi jajaran Pemkab Purbalingga. Otonomi daerah selama 27 tahun mestinya menjadi pembelajaran untuk mencapai kemandirian fiskal.***
TERPOPULER
