Siap Buka-bukaan Soal Predikat Depok Kota Paling Intoleran, SETARA Institute Sebut Pemkot Depok Menghindar! Ada Apa?

Selebtek.suara.com - SETARA Institute menyatakan siap buka-bukaan usai menyatakan Depok merupakan kota paling intoleran di Indonesia berdasarkan hasil riset Indeks Kota Toleran (IKT).

"Kami terbuka kalau Pemkot Depok dan Wali Kota mau mengajak bertemu untuk pembahasan hasil riset tersebut," kata Peneliti Senior Setara Institute Bonar Tigor Naipospos, saat dikonfirmasi awak media, seperti dikutip dari kompas.com, Kamis (13/4/2023). 

Bonar menyebut, sejumlah fraksi DPRD Kota Depok hingga tokoh agama lintas iman pernah mengundang untuk membahas hasil riset tersebut.

Sayangnya, Pemkot Depok dinilainya seakan-akan bersikap menutup diri dan menghindar terkait hal ini.

"Bisa dibilang begitu (bersikap tertutup tak mau memperbaiki diri)," ujar Bonar.

Bonar menegaskan, hasil riset SETARA Institute sebenarnya hanya memberikan pandangan dan masukan kepada Pemkot Depok atas persoalan di kotanya. Tidak ada maksud atau motif apapun terkait hasil riset tersebut.

Hasil riset itu diperoleh dengan menggunakan metodologi dan indikator yang baku dan obyektif sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

"Riset ini tidak bertendesi apa-apa hanya memberikan titik pandang tertentu dan berusaha obyektif," terang Bonar.

Untuk diketahui, SETARA Institute memberi predikat Kota Depok sebagai kota yang paling intoleran secara berturut-turut selama tiga tahun belakangan. 

Dalam predikat ketiga kalinya pada laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2022, Depok masuk kategori kota paling intoleran dalam urutan terbuncit setelah Cilegon, Banten, dengan skor 3.610.

Sementara itu, Wali Kota Depok Mohammad Idris menyangkal hasil riset SETARA Institute tersebut.

Menurut Idris, riset tersebut sesuai dengan realita yang ada di Kota Depok, yang diklaimnya dalam kondisi damai. 

"Saya rasa silakan, menjadi hak mereka untuk melakukan survei apa pun. Tetapi, (sejauh ini) dalam suasana damai di Kota Depok yang saya rasakan dan warga," ujar Idris.

"Kami bisa minta statement atau realita dari teman-teman FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), apakah memang ada diskriminasi atau tidak," ucap Idris.