"Harapanya tidak ada lagi kasus di sekolah negeri seperti muslim dan non muslim ruanganya dipisah. Selain itu kasus tidak ada pemilihan ketua OSIS non muslim kemudian di batalkan oleh sekolah. Harapanya juga ada mushola dan ruang ibadah bersama untuk semua agama. Serta pilar pengelolaan organisasi. Menajemen organisasi dalam pembentukan pengurus tidak lagi ada diskriminasi karena beda keyakinan," jelasnya.
Dalam implementasi Sekolah Damai, Wahid Foundation membentuk kelompok kerja (pokja) Damai. Setelah Sekolah Damai dilauncing, Ubed berharap tidak hanya berhenti disini saja.
Kelanjutanya ada pokja yang akan memberikan pelatihan dan traininig mengajak kepala sekolah siswa dan OSIS dan aktivis yang mengawal kedamaian di sekolah.
"Tujuan kebijakan sekolah damai Pertama, Memaksimalkan instrument hukum yang telah tersedia. Kedua, Mendorong penetapan kebijakan baru prosedur menajemen pengelolaan pendidikan yang mengeluarkan kurikulum sekolahan. Ketiga, Mendorong keterlibatan semua pihak terutama perempuan dan kelompok rentan lainya untuk berpartisipasi dalam pengolahan sekolah damai tanpa membatasi hak dasar sebagai warga Negara," bebernya.
Dengan mengundang kalangan media, Ubed berharap jurnalis ikut memberikan support. Selain itu juga media menjadi sarana penekan kebijakan yang tidak berjalan semestinya.
"Kami berharap kepada media untuk memilih informasi yang diterima dan membentuk kepercayaan masyarakat dengan mengkampanyekan di media masing-masing. Poinnya sekolah tidak lagi menjadi lahan-lahan intoleransi dan radikalisasi melainkan sebagai kampanye isu isu perdamaian yang ada di sekolahan," tutupnya.
Sementara itu, perwakil Wahid Foundation, Devida Ruston Husein mengatakan pihaknya sudah melaksanakan sekolah damai ini sejak 2018 dan sudah menggandeng kerjasama dengan Kesbangpol Jawa Tengah, Lembaga Sosial Agama (eLSA) Semarang, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan lainya.
"Hari ini mengundang media untuk diskusi intoleransi dan kekerasan di sekolah karena banyak kejadian-kejadian di Indonesia kemarin terjadi di depok ada diskriminasi. Program ini akan dilauncing oleh Wahid Foundation dan Pemprov di Solo" jelasnya.
Widi Nugroho, Kabid Ideologi Kesbangpol Jateng juga memberi laporan bahwa pada tahun 2021 Pemprov Jawa Tengah sudah punya SK Gubernur tentang deradikalisasi.
"Kami didesak sehingga Provinsi Jateng di hari ini sudah disetujui bahwa memiliki fakta SMA/SMK sudah kemasukan radikalisme dari bermacam model. Saya kaget dan saya melakukan pendalaman secara tertutup dan ternyata betul sangat mengerikan sekali. Maka penting bagi kami untuk kerjasama dengan 5 jejaring ada pemerintah, pers, akademisi dam ada LSM. Penting untuk kita mengkaji kembali bentuk dan cara mengatasinya," ungkapnya.
Widhi menyampaikan bahwa program yang dibawa Wahid Foundation akan berkelanjutan. Oleh sebab itu, Widhi menegaskan bahwa Kesbangpol Jateng berharap peran dari media untuk bersama mengawal sekolah damai.
"Sesuai dengan arahan dari Pak Gubernur kita harus terbuka, terutama soal laporan dari media-media apabila ada temuan, bahkan pemerintah berterima kasih sekali apabila ada temuan atau informasi mengenai di lapangan. Karena ada kontrol untuk kita di pemerintahan," tekannya.
"Harapanya sekolah damai ini jalan ke semua daerah. Sehingga kita tidak ingin anak tingkat TK sudah disisipi oleh paham radikalisme," tambahnya.
Widhi kemudian memberikan gambaran bahwa radilaklisme mengarah pada golongan yang rentan didekati, Widhi menyebut perempuan, karena lebih strategis. Kenapa perempuan? Karena Laki-laki di zaman sekarang dinilai tidak kuat komitmennya.
"Perempuan itu bisa jadi ibu dan kemudian punya anak. Kalau perempuan dia bisa kemungkinan narik semua. Oleh karena itu mari kita turun bersama dan atasi bersama," tuturnya.
TERPOPULER
