SUARA SEMARANG - Sebagai prioritas program dari Kementerian Agama hasil kegiatan penguatan modernisasi beragama disosialisasikan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Agama Semarang.
Hasil kegiatan merupakan pemberian pelatihan kepada para Penggerak Penguatan Moderasi Beragama (PPMB) selama tahun 2022 yang ada di wilayah kerja Jateng, Jogja, Jatim, Bali, NTB, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.
Dari kerja para tim peneliti, baik dari Balitbang Semarang dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menghasilkan beberapa temuan (Kesimpulan) dan rekomendasi.
Peneliti Ahli Madya BRIN, Umi Muzayanah menuturkan, guru agama dan penyuluh adalah agen moderasi Beragama. Namun masih sangat sedikit dari mereka yang telah mengikuti pelatihan PPMB (0,9 % guru dan 17 % penyuluh).
Selanjutnya, sikap dan pemahaman moderasi beragama guru dan penyuluh masih perlu ditingkatkan, khususnya pada aspek toleransi beragama.
"Pelatihan PPMB oleh Balitbang belum masif dilakukan dengan sasaran yang masih memprioritaskan PNS Kemenag," kata Umi Muzayanah, di Semarang Rabu 25 Januari 2023.
Umi melanjutkan, dari data dan fakta diatas, pihaknya memberikan beberapa rekomendasi.
Rekomendasi pertama; Kemenag perlu melakukan penguatan wacana guru dan penyuluh agama sebagai agen moderasi tidak hanya melalui pelatihan PPMB saja, melainkan dengan melibatkan mereka pada bentuk kegiatan lain dari penguatan moderasi beragama.
Kedua; Kemenag bersinergi dengan Kemendikbud dan FKUB untuk memberikan penguatan wacana toleransi sebagai indikator moderasi beragama kepada para guru agama / madrasah dan penyuluh agama.
Rekomendasi terakhir, ketiga; Kemenag sebagai leading sector program moderasi beragama perlu melakukan penguatan moderasi beragama secara lebih masif kepada seluruh ASN Kemenag, baik PNS maupun non PNS.
"Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan pelatihan dengan metode Massive Open Online Courses (MOOCs)," tegasnya
Sementara itu, Kepala Balitbang Agama Semarang, Anshori menuturkan, seminar evaluasi PPMB dan pengukuran pemahaman moderasi beragama pada guru dan penyuluh ini merupakan bentuk pertanggung jawaban pihaknya, baik secara akademik maupun secara anggaran, anggaran negara, yakni APBN tahun 2022.
"Anggaranya memang besar. Jadi, dari evaluasi ini, bisa diketahui program ini berjalan baik dan kemanfaatanya jelas. Dari kegiatan ini bisa memberikan rekomendasi untuk program selanjutnya (Program 2023) menjadi lebih baik," katanya.
Anshori melanjutkan, evaluasi ini diikuti oleh utusan Balitbang Semarang yang meliputi; Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Kalsel, Kalteng dan Kalbar.
"Selain dari Balitbang Semarang, mereka dari utusan Kanwil Kemenag Jawa Tengah, Kemenag Kab/Kota di Jawa Tengah dan DIY, para penyuluh yang diwakili kordinator Pokjaluh, para guru yang diwakili para pengawas serta para mahasiswa," katanya.
TERPOPULER
