Kebijakan Ekspor CPO Sebagai Solusi Menghadapi Ancaman Resesi Ekonomi

Ekspor minyak sawit dinilai mampu menyelamatkan perekonomian Indonesia dari ancaman resesi global, selama pemerintah mengambil kebijakan kreatif dan memfasilitasi pelonggaran ekspor minyak sawit mentah (CPO).

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Economic and Financial Development, Tauhid Ahmad, dalam menghadapi ancaman resesi global, pemerintah Indonesia harus merumuskan kebijakan yang memberikan dukungan maksimal terhadap komoditas berorientasi ekspor, termasuk minyak sawit mentah (CPO). 

Ironisnya, pada tahun ini pun masih ada beberapa kebijakan yang justru membatasi kegiatan ekspor mereka.

“Misalnya terkait kebijakan pemerintah berupa Domestic Market Obligation (DMO), Domestic Price Obligation (DPO), Export Approval (PE), dan Flush Out (FO), Bea keluar dan lainnya, ini jelas menghambat ekspor," ungkap Tauhid dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (11/10/2022).

Menurut Tauhid, keinginan pemerintah untuk mempercepat ekspor dan bertahan dari keterpurukan ekonomi global dapat terwujud selama kebijakan yang menghambat ekspor seperti DMO, DPO, dan Flash Out bisa dihilangkan.

“Bahkan akan diuntungkan dengan kenaikan harga komoditas dunia, yang akan meningkatkan pendapatan negara. Sebaiknya pemerintah mencabut kebijakan DMO, DPO dan flush-out karena mempersulit ekspor CPO dan turunannya.

Selain itu, menurut Tauhid, minyak sawit mentah akan terus menjadi komoditas penyumbang devisa negara yang besar.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor minyak sawit mentah menyumbang Rp 112,82 triliun bagi perekonomian Indonesia pada kuartal pertama 2022. 
Ini merupakan angka yang cukup tinggi dan setara dengan 2,5 % dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Tauhid memperkirakan adanya kebijakan DMP dan DPO telah mengakibatkan ketidaksesuaian antara harga minyak sawit di tingkat nasional dengan harga di pasar internasional (CIF Rotterdam) yang kini telah mencapai $1,05 ribu per metrik ton.

“Terlebih lagi, kenaikan harga di pasar global tersebut akan berlangsung lama dan akan sulit untuk dikurangi dalam waktu dekat. Disini kita lihat, siapa saja yang akan dirugikan dengan penurunan harga TBS (Tandan Buah Segar). Jangan sampai petani dirugikan, karena luas lahannya kurang dari dua hektare," ujar Tauhid. 

Ia juga mengingatkan dengan naiknya harga minyak goreng dipasar tradisional dan ritel, bukan disebabkan karena terbatasnya jumlah pasokan dari dalam negeri, melainkan harga di tingkat global yang menjadi acuan produsen kelapa sawit mengalami lonjakan harga. 

Selain itu, Indonesia tidak memiliki peran andil dalam menekan harga di pasar global karena masih banyak negara pengekspor kelapa sawit di dunia seperti Malaysia.

Akademisi dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Sandino menegaskan, adanya larangan ekspor akan meghambat pertumbuhan ekonomi, pemulihan dari krisis dan kerusakan ekonomi negara, khususnya kerugian devisa negara sebagai imbas dari larangan ekspor.

"Hambatan dan larangan ekspor akan merugikan bangsa Indonesia. Menghambat pertumbuhan ekonomi, pemulihan krisis dan merugikan perekonomian negara yang diakibatkan dari hilangnya devisa," kata Sadino.

Selain itu, Sadino juga menjelaskan, kebijakan DMO dan DPO yang berlaku pada produk CPO dan turunannya berpotensi merugikan petani sebagai produsen kelapa sawit di tingkat bawah. 

Jika aturan DMO dan DPO tetap berlaku, ia khawatir petani atau pengusaha sawit enggan menanam sawit dan menghentikan produksi untuk sementara waktu.

"Seharusnya saat harga tinggi pemerintah harus mendorong ekspor sebanyak-banyaknya agar membuat petani sejahtera. Tidak seperti sekarang, yang justru menghambat. Sebuah peluang yang jarang terjadi, malah tidak dimanfaatkan dengan baik," ungkap sadino.

(suara.com)