Ferdy Sambo Divonis Hukuman Mati, Muncul Para Pembela Suami Putri Candrawathi

Pasca putusan majelis hakim vonis hukuman mati terhadap Ferdy Sambo, muncul dari berbagai arah mata angin pembelaan buat suami Putri Candrawathi. Salah satunya dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Pembelaan terhadap suami Putri Candrawathi, terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, muncul dari berbagai lembaga. Salah satunya dari YLBHI.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia itu menilai, jika penjatuhan hukuman mati terhadap bekas Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sangat bertentangan dengan konstitusi.

Hal di atas dipertegas Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Muhammad Isnur, disela-sela pembacaan putusan terhadap terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, Senin 13 Februari 2023.

Menurut Muhammad Isnur, bahwa vonis hukuman mati tidak berbarengan atas perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru saja direvisi.

"Melanggar konstitusi," ungkap Ketua YLBHI Muhammad Isnur, kemarin.

Katanya lagi, dalam KHUP terbaru ada semangat menghilangkan dan atau menghindari hukuman mati.  Alasannya karena konstitusi tidak jelas.

"Hidup adalah hak tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun," katanya.

Salah satu penguatan statemen Isnur terdapat pada Pasal 100 KUHP terbaru.

Yang mana makna dari Pasal 100 KUHP baru itu, bahwa hukum pidana vonis mati bukan lagi hukuman pokok. Sebab, dalam RKUHP itu tertuang masa percobaan 10 tahun.

Sebagaimana dijelaskan dalam turunan pasal terkait, terdapat di Ayat empat (4): "Memberikan kesempatan bagi seorang tervonis hukuman mati untuk mengubah hukumannya menjadi hukuman pidana seumur hidup melalui putusan presiden atas pertimbangan Mahkamah Agung (MA)".

Ini merupakan celah bagi Ferdy Sambo, terdakwa hukuman mati. Atas kasus yang menimpanya karena telah menghilangkan nyawa seseorang, yakni Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.

"Jadi sebenarnya, hak hidup itulah hak hidup yang dijamin oleh konstitusi, dan dengan alasan pengadilan pun harusnya enggak bisa diberikan," sebut Isnur.

Sekali lagi lembaga seakan membela suami Putri Candrawathi menerangkan, bahwa vonis hukuman mati Ferdy Sambo sangat bertentangan dengan konstitusi.

"Jadi ini tentu bertentangan dengan konstitusi dan juga bertentangan dengan kemajuan progresivitas dalam HAM. Di mana banyak negara lain cenderung menghapus hukuman mati," papar Muhammad Isnur kepada jurnalis Suara Serang.

Walau telah memberi asumsi pembelaan, YLBHI memberi dukungan apresiasi terhadap putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sebab memberi putusan yang berbanding terbalik dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni penjara seumur hidup.

"Putusan JPU lebih tepat dari pada majelis hakim yang memutuskan vonis hukuman mati Sambo," beber Muhammad Isnur.

Atas kasus Brigadir J melibatkan bekas Kadiv Propam Polri Fery Sambo, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menilai, bahwa hukum seperti itu bakal jadi pembelajaran bagi pejabat yang tersandung hukum.

Perkara dan penyelesaian kasus seperti itu lebih ditekankan kepada pejabat kepolisian.

"Polisi harus perhatikan betul, apalagi ini sangat berpotensi melakukan abuse of power. Melakukan rekayasa hukum, satu hal yang tentu diapresiasi dulu proses peradilannya," tutupnya menerangkan. [*]