Efek Rafael Alun Trisambodo Diperiksa KPK Bikin Rakyat NU Ogah Bayar Pajak, Begini Reaksi Wapres Ma'ruf Amin

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj dua periode masa khidmat 2010-2022 angkat bicara sekait pemeriksaan PNS, Dirjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo, Rabu (1/3/2023) di gedung Merah Putih, Jakarta Selatan.

Said Aqil Siradj mengatakan, jangan sampai perihal yang sama terulang kembali saat Gayus Tambunan, yang membuat masyarakat NU (Nahdlatul Ulama) bakal tidak bayar pajak.

Sambung Said Aqil Siradj, jika Rafael Alun Trisambodo tersandung dan terbukti menyelewengkan dana pajak selama menjabat untuk memperbanyak harta kekayaan pribadi.

"Maka akan ada seruan untuk tidak membayar pajak, dan itu telah ada kesepakatan bersama ulama di Musyawarah Nasional," ucap Said Aqil Siradj, mengingatkan kasus Gayus Tambunan.

Seruan ogah bayar pajak oleh warga NU berdasar keputusan kiai maupun ulama di tahun 2012 saat Munas Ulama di Pesantren Cirebon. Masih kata Said, ketika uang pajak diselewengkan, jelas Nahdlatul Ulama akan mengambil sikap tegas.

"Akan ada seruan tidak bayar pajak," kata Said Aqil Siradj, mantan Ketua Umum PBNU.

Beda halnya dengan Wapres Ma’ruf Amin, terkait kasus mantan Dirjen Pajak Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo dengan tegas berkata, agar masyarakat tidak antipati untuk bayar pajak.

Wapres Ma’ruf Amin menilai bahwa tidak tepat kalau rasanya terjadi gejolak atau reaksi dari masyarakat tidak membayar pajak.

"Saya kira tidak tepatlah, kalau kemudian muncul ketidakpercayaan [membayar-red] pajak," tegas Ma’ruf Amin di Alila Hotel Solo, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (1/3/2023).

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menilai, bahwa kerja dari kementerian keuangan dalam upaya perbaikan sistem pajak telah baik, bahkan memperbaiki beberapa hal yang sebelumnya tersumbat.

"Paling baik dalam melakukan perbaikan, persoalan sistem pajak diperbaiki, membuat kemudahan warga bayar pajak online dan menertibkan hal-hal lainnya," ungkap," Wapres Ma'aruf Amin.

Wakil Presiden Ma'aruf Amin menilai lagi bahwa tindakan yang telah diambil Menteri Keuangan terhadap kasus yang menyeret anggotanya itu sudah tepat.

"Saya kira Menkeu sudah melakukan langkah perbaikan dan bahkan akan terus juga melakukan penelitian (pemeriksaan) kepada yang lain-lain," imbuh Wapres Ma'aruf Amin.

 

Rafael Alun Trisambodo Bisa Terjaring TPPU

Rabu (1/3/2023) besok, Rafael Alun Trisambodo akan dimintai klarifikasi sumber harta kekayaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Walau demikian, sebagian pengamat memberikan pendapat terkait pemanggilan Rafael Alun. Seperti dikatakan pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar.

Menurut Abdul Fickar, jika ayah Mario Dandy Satrio tidak mampu menerangkan sumber harta kekayaannya, berkemungkinan KPK akan menjerat mantan pejabat tinggi di Ditjen Pajak Kemenkeu Wilayah II DJP Jakarta Selatan akan terjaring pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Sebelumnya diberitakan, KPK hanya meminta klarifikasi terkait semua aset kepemilikan harga yang didaftarkan dalam LHKPN.

Hal ini merujuk dari laporan hasil analisa (LHA) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada KPK terkait suami Ernie Meike Torondek.

Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengungkapkan bahwa harta RAT yang mencapai sekitar Rp 56 miliar tidak sesuai dengan profil kekayaannya.