[GAWAT] Skandal TPPO Melibatkan Oknum TNI-Polri dan Pejabat Kementerian Terbongkar, BP2MI Bertindak Tegas

Serang Suara - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, mengungkap adanya keterlibatan oknum TNI-Polri dan pejabat kementerian dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Dalam konferensi pers di Jakarta Barat pada Senin (12/6/2023), Benny mengakui bahwa ada anggota TNI-Polri, pejabat kementerian, serta oknum di lembaganya yang terlibat dalam praktik TPPO tersebut.

"Jujur, ya ada oknum TNI terlibat, oknum Polri terlibat, oknum kementerian terlibat, dan di BP2MI, badan yang saya pimpin terlibat," ujar Benny.

Benny juga mengungkap bahwa delapan bulan yang lalu, seorang oknum di lembaganya baru saja dipecat karena terlibat dalam sindikat perdagangan orang. Ia menegaskan bahwa pihaknya tak akan ragu untuk menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam TPPO.

"Saya diberi pertimbangan untuk tidak memecatnya, tapi saya tetap memutuskan untuk memecatnya meskipun hanya 1 menit sebelum pensiun," tegas Benny.

"Dengan ini, kami ingin menegakkan hukum dan membuktikan bahwa negara ini tidak akan kalah. Negara ini harus hadir, dan itulah kuncinya," tambahnya.

Sebelumnya, Polri juga mengungkapkan bahwa mereka telah mengungkap lebih dari 500 kasus TPPO selama periode 2020-2023. Lebih dari 500 tersangka telah ditangkap dalam operasi tersebut.

"Berdasarkan data dari tahun 2020 hingga 2023, Polri telah menangani sekitar 500 lebih kasus," ungkap Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Rabu (7/6/2023).

Ramadhan juga menjelaskan bahwa kasus terbesar terjadi pada tahun 2022, dengan sindikat yang menggunakan modus pekerja Migran.

"Pada tahun 2022, kami menghadapi kasus terbesar dengan modus pekerja Migran dan jumlah korban yang paling banyak," terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ramadhan juga menegaskan bahwa Polri akan bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang membekingi sindikat pelaku TPPO, termasuk jika terdapat oknum aparat kepolisian yang terlibat.

"Kami akan menindak tegas siapa pun yang membekingi TPPO, termasuk jika ada oknum aparat kepolisian yang terlibat. Kami pastikan akan mengambil langkah tegas," tegasnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengancam bakal mencopot jajaran anggota yang tidak mampu mengungkap kasus TPPO di wilayahnya. Sanksi tegas tersebut diambil sebagai bentuk tanggung jawab.

Hal ini disampaikan Listyo di hadapan pejabat Mabes Polri dan jajaran Kapolda dalam kegiatan video conference atau vicon pada Senin (5/6/2023). Listyo menyampaikan itu menindaklanjuti instruksi Presiden Jokowi yang menaruh perhatian serius terhadap TPPO.

"Jajaran kepolisian yang tidak dapat mengungkap kasus TPPO di wilayahnya akan menghadapi konsekuensi serius. Mereka akan diproses hukum dan dicopot dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab terhadap penanganan tindak pidana ini.” kata Listyo dikutip dari lamas resmi humas.polri.go.id, Rabu (7/6/2023).