Sejak zaman saya, itu memang tidak ada kontrak. Kami menyebutnya ikatan kerja sama. Kita tanda tangan, biasa per dua tahun. Jadi kalau dianggap prestasi bagus, kami akan dipanggil lagi.
Tapi memang [perjanjian kerja sama itu] tidak detail. Seperti tiba-tiba ada pelatih yang ingin berhenti, ya PBSI tidak punya kekuatan untuk menuntut. Kan tidak ada kontrak.
Sama halnya seperti pelatih jika diberhentikan di tengah jalan, ya mereka tidak bisa menuntut juga. Karena tidak ada kontraknya.
Soal kasus Flandy Limpele?
Ya PBSI tidak bisa apa-apa. Jadi sebetulnya, kontrak itu sangat penting untuk kedua belah pihak.
PBSI harus berbenah?
Iya. Kalau saya dulu dengan Herry Iman Pierngadi (pelatih kepala sektor ganda putra PBSI] tidak takut [perihal pemutusan kerjasama tiba-tiba]. Karena kami konsisten memberikan prestasi.
Tapi kalau pelatih yang baru masuk dan minim pengalaman dan perlu belajar dengan pola yang macam-macam. Ya jelas mereka ketar-ketir.
Mereka jadi takut. Contohnya, membentuk pemain itu butuh proses. Sampai dua-tiga tahun untuk menilai anak itu potensial atau tidak. Nah karena tak ada ikatan kontrak, pelatih terancam.
Baca Juga: Hasil India Open 2023: Perjuangan Rehan/Lisa Dihentikan Peringkat Satu Dunia
Dia bisa saja degradasi atletnya, padahal atlet itu masih butuh proses. Dia takut karena jika para atletnya tidak cepat berprestasi, dia bisa sewaktu-waktu dilepas PBSI. Jadi pelatih tak nyaman [karena tak ada kontrak yang jelas].