- Ketegangan politik Thailand-Kamboja pada Sabtu (8/12) memengaruhi persiapan SEA Games 2025 mendatang.
- Otoritas Thailand belum menerima konfirmasi resmi mengenai partisipasi tim Kamboja pasca insiden perbatasan.
- Thailand meningkatkan keamanan ekstra untuk atlet dengan menyiagakan polisi berseragam dan tak berseragam.
Suara.com - Ketegangan politik antara Thailand dan Kamboja pada Sabtu (8/12) berdampak langsung pada penyelenggaraan SEA Games 2025.
Menanggapi situasi ini, panitia lokal Thailand akhirnya merilis pernyataan resmi untuk meredakan kekhawatiran.
Otoritas Olahraga Thailand (SAT) melalui Direktur Jenderal Kongsak Yodmanee menyampaikan informasi terbaru terkait kehadiran tim Kamboja di SEA Games 2025.
Menurut Kongsak, situasi masih belum sepenuhnya jelas karena pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi dari Komite Olimpiade Nasional Kamboja (NOCC).
Sebelumnya, pihak NOCC mengklaim mengirimkan kelompok pertama atlet dari tiga cabang olahraga ke Thailand.
Foto-foto mereka bahkan sempat dipublikasikan di media Kamboja.
Namun, Kongsak mengungkapkan bahwa pada rapat koordinasi antar-delegasi tanggal 7 Desember, tidak ada perwakilan Kamboja yang hadir.
Setelah konflik pecah di perbatasan, pihak Thailand juga belum menerima kabar lanjutan dari NOCC.
“Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi resmi dari pihak Kamboja setelah insiden terjadi,” ujar Kongsak dalam konferensi pers dilansir dari Tuoitre.vn
Baca Juga: Keren! Istri Raja Thailand Dipastikan Tampil di Cabor Layar SEA Games 2025
Menanggapi kekhawatiran tentang keselamatan atlet yang sudah tiba, Kongsak menegaskan bahwa Thailand telah melakukan langkah-langkah keamanan ekstra.
SAT juga berkoordinasi dengan Kepolisian Kerajaan Thailand untuk memastikan seluruh lokasi pertandingan dan area akomodasi berada dalam kondisi aman.
“Keamanan akan kami tingkatkan dua sampai tiga kali lipat. Polisi berseragam dan polisi tidak berseragam akan disiagakan. Meskipun tidak terlihat, mereka tetap berada di lokasi dan menyatu dengan keramaian,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa aparat intelijen juga diperbanyak untuk menangani potensi risiko di tengah meningkatnya sensitivitas politik antarnegara.
Kontributor: Azka Putra
