Andi melanjutkan, pihaknya juga mempertanyakan mengapa tim pengurus dan hakim pengawas tidak mau memberikan rekomendasi terkait pencabutan PKPU yang diajukan.
“Apa kepentingan dari tim pengurus dan hakim pengawas? Bukankah seharusnya tim pengurus dan hakim pengawas memberikan sikap dan rekomendasinya terhadap permohonan pencabutan PKPU yang diajukan oleh Klien kami? Tim pengurus dan hakim pengawas sepatutnya sudah mengetahui bahwa majelis hakim memerlukan pendapat/rekomendasi/permintaan dari hakim pengawas dalam memeriksa dan memutus permohonan pencabutan PKPU. Hal ini semakin menguatkan dugaan tentang adanya persekongkolan jahat antara hakim pengawas, tim pengurus PKPU, para pemohon PKPU dan kuasa hukum para pemohon PKPU dan sangat patut untuk diduga bahwa ada tindak pidana suap di dalamnya,” tukas Andi.
Bahkan menurut Andi, hakim pengawas telah lalai melakukan pengawasan terhadap tim pengurus PKPU atau setidaknya telah melakukan pembiaran atau mungkin saja telah terjadi dugaan persekongkolan jahat antara hakim pengawas, tim pengurus, para pemohon PKPU dan kuasa hukum para pemohon PKPU karena sudah lebih kurang 265 hari sejak berlangsungnya PKPU tidak ada hasil dan pihaknya sangat dirugikan.
Atas dasar itu dan guna menjamin adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi PT Hitakara selaku termohon PKPU, pihaknya meminta kembali kepada majelis hakim untuk segera mengambil langkah-langkah dan tindakan yang diperlukan agar majelis hakim dapat segera memproses dan mengabulkan permohonan pencabutan PKPU yang diajukan.
“Ini demi menghindari persoalan hukum yang semakin rumit dan untuk menghentikan terjadinya kerugian yang lebih besar yang akan dialami oleh klien kami apabila status PKPU tidak segera dicabut. Selama PKPU belum dicabut, maka demi keadilan dan demi penegakan hukum, maka klien kami selama-lamanya tidak berdasar hukum untuk dinyatakan pailit,” pungkas Andi.
Diketahui, Tim kuasa hukum PT Hitakara sendiri telah melayangkan surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial (KY) hingga Mahkamah Agung (MA) terkait Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Hitakara yang kuat akan dugaan suap.
Tim kuasa hukum PT Hitakara menyurati, KPK, KY dan MA guna mengadukan proses putusan pengadilan terkait permohonan atau PKPU dari Linda Herman dan Tina Poada. Menurut tim kuasa hukum Hitakara, seharusnya PKPU ditolak karena tidak terbukti.***
