Suara Sumatera - Isu pergantian menteri (reshuffle) kabinet sebelum Pemilu 2024 bisa membuat blunder Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Karena itu, Jokowi perlu memperhitungkan cermat mengenai dampak reshuffle sebagai pertimbangan politik. Bahkan langkah itu, justru bisa membuat sentimen positif bagi lawan.
Meski reshuffle merupakan hak presiden namun perlu dilihat apa dampak jika dilakukan reshuffle di tahun menuju Pemilu saat ini. Jika reshuffle dilakukan dengan dalih kecewa pada Nasdem serta berpeluang blunder.
Sebaliknya, bagi Nasdem hal itu bisa menjadi sentimen positif terhadap elektoratnya. Nasdem akan "memanen" efek terzalimi sehingga diuntungkan pada Pemilu 2024.
''Itu presiden kasih panggung Nasdem. Bisa nembus tiga besar,'' ujar Hendri Satrio, pengamat politik.
Sejarah politik Indonesia menunjukkan sisi emosional sangat berpengaruh terutama penentuan sikap politik masyarakat. ''Karena (bisa) dianggap partai yang dizalimi,'' imbuhnya.
Secara logika "kemarahan" pada sikap Nasdem kurang tepat karena komitmen untuk berkoalisi pasca Pemilu 2019 dengan keputusan Nasdem mengusung Anies Baswedan untuk Pemilu 2024 merupakan momentum berbeda.
''Kalau presiden tersinggung dengan Nasdem dan diganti, itu mencoreng level kenegarawanan,'' kata Hendri Satrio.
Kalaupun dilakukan, pemilihan menteri baru tidak juga mudah dan bisa saja menciptakan friksi. Jika nama yang digadang-gadang seperti FX Hadi Rudyatmo dimasukkan, misalnya, bisa memunculkan persoalan dengan PDIP. Rudy dikenal sebagai pendukung Ganjar Pranowo.
Baca Juga: Lewat 153 Pasar Tradisional, Perumda Pasar Jaya Dukung Ketahanan Pangan DKI Jakarta
''Masa iya tinggal setahun mau menimbulkan friksi?'' terangnya.
Sisa dua tahun ini, sebaiknya presiden mulai fokus untuk mengakhiri pemerintahan dengan soft landing. Sehingga bisa meninggalkan kursi dengan kesan baik.
Jika ingin reshuffle, maka keputusannya harus berbasis kinerja. ''Kalau, misal, ternyata presiden (melakukan) reshuffle buat para menteri (yang) sibuk nyapres itu keren. Masyarakat tepuk tangan,'' jelasnya.
Kepala Badan Komunikasi Strategis dan Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra juga berharap presiden tidak baper dengan Nasdem.
Dia mengingatkan, Nasdem sebagai partai yang sudah mendukung sejak periode pertama. "Kami juga dengan Nasdem dulu di kubu yang berbeda," ujarnya.
Jika sikap politik Nasdem pada 2024 dikaitkan dengan kabinet, itu merupakan bentuk campur tangan Presiden. Padahal, mendukung Capres manapun merupakan kewenangan mutlak partai. ''Biarkan proses kandidasi berlangsung alami,'' katanya.
