REGIONAL:
Suara Sumatera - Nama Menteri Luhut Binsar Panjaitan kekinian memang menjadi menteri 'segala urusan' mengingat hampir seluruh jabatan koordinator situasi tertentu dipercaya pada dirinya. Selain disematkan julukan menteri segala urusan, Luhut pun kemudian mendapatkan panggilan sebagai Lord.
Semacam singgungan jika apapun yang terjadi di negara ini, hanya Luhut yang bisa mendapatkan mandat menyelesaikan hal tersebut. Tapi ternyata memang Luhut sempat tidak menjadi menteri saat Pemerintahan Jokowi periode pertama.
Saat berpasangan dengan dengan Wapres Jusuf Kalla (JK), Jokowi memang tidak mendapatkan mandat sebagai menteri. Padahal Jokowi dan Luhut sudah berteman cukup lama.
Keduanya disebutkan telah berteman sejak Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Solo, sebelum 2014.
Namun ada hal menarik yang disampaikan Politikus PDI Perjuangan, Panda Nababan. Dia mengungkapkan jika hiruk pikuk dinamika perpolitikan juga dialami Luhut Binsar Pandjaitan.
Dirinya mengungkap bagaimana menteri tersebut dulunya sangat ingin (ngebet) duduk dalam kabinet Joko Widodo.
Panda mengaku Luhut sampai meminta dirinya mencari tahu bahkan langsung pada Jokowi terkait dengan kemungkinan dirinya menjadi seorang menteri.
"Luhut mencari saya, menemui dan minta tolong ke saya. Minta tolong, 'Pan, kok aku nggak masuk? Kau tanyalah sama Presiden Jokowi'," ujar Panda Nababan menceritakan peristiwa tersebut di TV Keadilan.
Panda pun mengingat jika pembicaraan Luhut tersebut terjadi November 2014 yang kemudian Panda membenarkan turut membantu Luhut dengan bertanya pada Jokowi.
"Kau ngomonglah, gimana sih aku sampai nggak bisa masuk?' Dia (Luhut) kayanya penasaran dan dia merasa berhak, berhak dia (menjadi menteri)," ungkap Panda.
Luhut pun terus merayu Panda supaya berkenan menanyakan perihal tersebut pada Jokowi. Karena terus ditanya, Jokowi pun mengungkapkan alasan tidak mengangkat Luhut menjadi menteri.
Berikut sederet jabatan dipercaya kepada Luhut Binsar Panjaitan:
1. Kepala Kantor Staf Kepresidenan, sejak dilantik 31 Desember 2014.
2. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, dilantik 13 Agustus 2015.
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, dilantik pada 27 Juli 2016
4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ad Interim, dilantik pada15 Agustus 2016.
5. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dilantik pada 2019 lalu.
6. Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim (2020), dilantik pada 26 November 2020.
7. Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri
8. Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
9. Koordinator PPKM Wilayah Jawa-Bali
10. Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia
11. Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung
12. Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional
TERPOPULER
