Akhirnya Sepakat, Demokrat Dan PKS Manut Sosok Cawapres Pilihan Anies Baswedan di Pilpres 2024

Suara Sumatera - Anies Baswedan dipastikan melaju menjadi Calon Presiden (Capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal ini setelah dukungan dari Demokrat dan PKS menjadi terpenuhinya syarat minimal 20% terpenuhi bagi sosok Anies Baswedan.

Meski demikian, mengenai sosok calon wakil presiden (Cawapres) akan tentu menunggu keputusan dari Anies Baswedan. Tentu, sosok yang dimajukan dinilai akan bisa mendongkrak suara sebagai calon wakil presiden mantan Gubernur DKI tersebut.

Meski baru mengungkap dukungan, Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman menyatakan partainya menyerahkan penentuan cawapres kepada Anies.

"PKS memiliki sikap bahwa proses penentuan cawapres itu semua partai berhak mengajukan, tetapi pada akhirnya pemilihan diserahkan kepada capres, tentu saja melalui mekanisme yang objektif," kata Sohibul Iman.

Sikap PKS ini seirama dengan rekannya di Koalisi Perubahan, yakni Partai Demokrat, yang sudah terlebih dahulu menegaskan mengusung Anies Baswedan jadi Capres 2024.

Selain itu, menyerahkan sosok cawapres kepada mantan gubernur DKI Jakarta tersebut.

Sohibul Iman menyatakan selama cawapres yang dipilih Anies itu mendongkrak kemenangan, siapa pun dia dan tidak harus kader PKS. "PKS tetap akan dalam koalisi ini," ujar Sohibul. 

Sohibul menjelaskan alasan PKS mendukung Anies Baswedan sebagai capres 2024 ialah hasil musyawarah Majelis Syura PKS pada Agustus 2022. Adapun tiga kriteria untuk calon presiden yang diusung PKS, yakni sosok simbol perubahan, sosok nasionalis religius sekaligus memiliki elektabilitas memungkinkan.

"Kami tidak memiliki istilah elektabilitas survei tertinggi karena dinamika hari ini tentu berbeda dengan dinamika saat 14 Februari 2024," cetusnya. 

Terkait elektabilitas, lanjutnya, paling sederhana masuk dalam tiga besar elektabilitas survei hari ini. 

Piagam Koalisi Perubahan untuk tim koalisi, Sudirman Said, mengungkapkan poin-poin piagam Koalisi Perubahan sudah selesai dibahas dalam tim kecil. 

"Materi-materi poinnya sudah kami bahas, tapi mungkin perlu finalisasi," katanya di Jakarta, Senin. 

Sudirman menegaskan poin-poin itu akan dibuat dalam dokumen resmi yang disebut sebagai piagam Koalisi. Penandatanganan akan dilakukan setelah pimpinan partai bertemu secara formal.

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.