Suara Sumatera - Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan ada kecurangan pada setiap pemilihan umum (Pemilu). Kecurangan dilakukan oleh peserta pemilu.
Hal ini dikatakan Mahfud saat menjadi pembicara seminar "Literasi Media dan Politik Jelang Pemilu 2024: Mitigasi Konflik SARA dan Penguatan Partisipasi Warga" di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
"Sudah lima kali Pemilu kita 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019 curang terus. Tetapi beda, yang curang sekarang itu adalah peserta pemilu sendiri, bukan pemerintah," kata Mahfud, melansir Antara, Selasa (23/5/2023).
Hal itu berbeda jauh jika dibandingkan pada masa Orde Baru berkuasa. Di mana sudah menjadi rahasia umum bahwa pemilu kerap kali sudah diatur siapa pemenangnya dan partai apa mendapat berapa banyak suara.
"Kalau dulu jaman Orde Baru itu ndak bisa dibantah, yang curang pemerintah terhadap rakyat. Pokoknya yang menang harus Golkar, pemilu besok yang Golkar dapat sekian, PPP sekian, PDI sekian, sudah diatur. Itu bukan berita bohong, memang iya," ungkapnya.
Sedangkan dalam lima kali Pemilu terakhir, Mahfud mengaku kecurangan terjadi antara rakyat dengan rakyat dan dilakukan oleh peserta pemilu. Dirinya mencontohkan modus kecurangan yang terjadi adalah peserta pemilu membayar orang tertentu di tempat pemungutan suara (TPS) untuk memalsukan hasil pemungutan suara yang diserahkan ke kelurahan, kecamatan dan seterusnya.
"Sudah diakali sedemikian rupa, masih saja terjadi kasus-kasus seperti itu," ucapnya.
Oleh karena itu, sejak 2003 pemerintah resmi membentuk Mahkamah Konstitusi (MK) yang salah satu tugasnya adalah menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Lembaga yudikatif itu harus bekerja secara terbuka dan independen.
"Karena kalau keputusannya tidak terbuka dan independen, itu bisa jadi masalah politik yang besar," ujarnya.
Baca Juga: 3 Budaya Buruk Indonesia yang Bisa Ganggu Kedatangan Timnas Argentina ke Tanah Air
Mahfud mengaku sudah sempat berpesan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI maupun Bawaslu RI untuk bersiap-siap menghadapi gugatan kecurangan pemilu.
"Pemilu pasti diwarnai kecurangan, yang kemarin dan yang besok. Oleh sebab itu saya bilang ke Pak Hasyim (Asy'ari, Ketua KPU RI, red.) dan Bawaslu ketika datang ke kantor saya untuk siap-siap digugat karena Pemilu curang," jelasnya.
Mahfud juga menitipkan pesan agar segenap pihak terus memperkuat literasi politik maupun media, demi menjaga Pemilu 2024 agar lebih demokratis.
"Karena Pemilu itu adalah taruhan kita bagi masa depan bangsa ini," katanya.
