NU Diingatkan Sebagai Ormas Islam Bukan Partai Politik

Suara Sumatera - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengingatkan jika Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 merupakan agenda politik guna memilih pemimpin.

Karena itu, Pemilu bukan sebuah perperangan mengenai jihad, bukan pula seperti Perang Badar dan perang mengenai hidup dan mati.

"(Pemilu) ini bukan jihad fi sabilillah, bukan perang badar, bukan soal hidup mati. Ini cuma soal prosedur untuk menentukan pejabat pemerintah yang dalam hal ini adalah presiden dan legislatif bersamaan nanti," Kata Gus Yahya di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Gus Yahya menegaskan jika NU bukan partai politik sehingga tidak punya posisi sebagai pihak yang berwenang untuk memberikan dukungan politik. Ia lalu menjelaskan khidmah NU untuk pemilu 2024 mendatang.

"Satu-satunya yang akan dilakukan NU adalah berusaha sekuat tenaga ikut menjaga supaya masyarakat tetap tenteram, tetap harmonis, tidak terjadi antagonisme, tidak terjadi permusuhan antarkelompok gara-gara agenda politik semacam ini," ucapnya.

Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) PBNU Ulil Abshar Abdalla sepakat dengan Gus Yahya yang mendudukkan posisi NU sebagai ormas Islam bukan partai politik.

"Jadi melihat NU juga jangan diperlakukan sebagai partai politik. Tetapi NU tentu saja punya kepentingan agar arah negara ini ke depan itu arah yang membawa maslahat secara keseluruhan sesuai dengan visi kita mengenai ukhuwah Islamiyah, wathaniyah, dan basyariyah," tambahnya.

NU lebih dari sekadar mesin pendulang suara meski sekalipun menjadi pendulang suara dalam pemilu maupun pilpres, NU tetap memiliki kepentingan dalam hal kepemimpinan nasional.

“NU sebagai ormas punya aspirasi agar arah kebijakan negara ke depan membawa maslahat. Tetapi itu diperjuangkan oleh NU dengan posisinya yang bukan sebagai partai politik,”pungkasnya.

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.