SuaraSumedang.id - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Ketut Sumedana mengatakan, surat dakwaan bagi Ferdy Sambo, dan istrinya, Putri Candrawathi sudah lengkap, cermat serta jelas.
Ketut pun mengatakan, hal tersebut guna menanggapi nota keberatan dari dua tersangka pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat.
"Surat dakwaan telah disusun secara lengkap, cermat, dan jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHAP; sehingga tidak ada celah bagi terdakwa untuk keberatan, karena semua surat dakwaan bersumber dari fakta hukum berkas perkara yang dirangkai menjadi surat dakwaan," kata Ketut, dikutip dari ANTARA, Selasa (18/10/2022).
Namun, mengenai keberatan dan penolakan atas surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU), menurut Ketut itu adalah hak terdakwa.
"Kami menghormati itu," ucapnya.
Meski begitu, lebih lanjut Ketut mengatakan, keberatan yang dibacakan oleh penasehat hukum para terdakwa itu belum menyentuh substansi dari eksepsi itu sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP.
"Yakni, terkait dengan kompetensi peradilan, syarat formil surat dakwaan, dan syarat materiil surat dakwaan yang berkonsentrasi surat dakwaan dapat dibatalkan, dan batal demi hukum," kata dia.
Ketut menambahkan, eksepsi penasihat hukum terdakwa hanya bersifat pengulangan, dan bantahan yang beberapa kali ditegur oleh majelis hakim karena sudah memasuki pokok materi perkara, yakni mengajukan pembelaan sebelum diperiksa perkara pokoknya.
"Sehingga itu harus ditolak, dan sidang harus dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara," kata dia.
Baca Juga: Sidang Perdana Terdakwa Bharada E Digelar Hari Ini
Pada Senin, (17/10/2022), tim kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi menyampaikan nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang perdana kasus pembunuhan berencana Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Kuasa hukum Ferdy Sambo, Sarmauli Simangunsong mengatakan, JPU menyusun surat dakwaan Nomor Registrasi Perkara: PDM-242/JKTSL/10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 itu dengan tidak cermat dan menyimpang dari hasil penyidikan.
"Disusun secara kabur (obscuur libel), secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap; dan oleh karena itu harus dinyatakan batal demi hukum," kata Sarmauli.
Menurutnya, surat dakwaan itu tidak menguraikan peristiwa di Magelang serta terdapat beberapa uraian yang dinilainnya bersandar pada keterangan satu saksi tanpa mempertimbangkan keterangan saksi lainnya.
"Penuntut umum tidak menguraikan latar belakang atau alasan terdakwa beserta rombongan pergi ke Magelang, penuntut umum mengabaikan atau mengalihkan fakta pada tanggal 4, dan 7 Juli 2022," kata dia.
Selain itu, kata Sarmauli, penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan latar belakang keributan antara Brigadir J, dan Kuar Ma'ruf pada 7 Juli 2022.
