REGIONAL:
SUARA SUMEDANG - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan surat edaran tentang penyelenggaraan Hari Raya Idul Fitri 1444 H.
Satu di antara poinya, yakni berisi pesan untuk menjaga ukhuwah Islamiyah dalam menyikapi potensi perbedaan awal Syawal 1444 H.
"Umat Islam diimbau untuk tetap menjaga ukhuwah Islamiyah, dan toleransi dalam menyikapi kemungkinan perbedaan Penetapan 1 Syawal 1444 H/2023 M," kata Menag Yaqut, Rabu (19/4/2023).
Idul Fitri 2023 berpotensi berbeda antara keputusan Pemerintah dan ketetapan Muhammadiyah.
Pasalnya, Pengurus Pusat Muhammadiyah sudah menginformasikan akan merayakan Lebaran Idul Fitri pada 21 April 2023.
Sementara itu, pemerintah akan terlebih dahulu menggelar sidang isbat (penetapan) awal Syawal 1444 H/2023 M sebelum menetapkan Lebaran.
Sidang isbat akan digelar pada 20 April atau bertepatan dengan 29 Ramadhan di Kantor Pusat Kementerian Agama, Jakarta.
Sidang isbat akan dilaksanakan secara tertutup, dan akan diikuti Komisi VIII DPR RI, Pimpinan MUI, duta besar negara sahabat, perwakilan ormas Islam, serta Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama.
Pemerintah akan mempertimbangkan hasil perhitungan astronomi (hisab), dan pemantauan hilal (rukyatul hilal) sebelum memutuskan awal Syawah 1444 H.
Dalam edaran No. 05 Tahun 2023 ini pun, mengatur perihal takbiran Idul Fitri, yang dapat dilaksanakan di semua masjid, mushola, dan tempat-tempat lain.
Meski begitu, pelaksanaan takbiran tetap mengikuti Surat Edaran Menteri Agama No. 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushola.
"Takbir keliling dilakukan dengan tetap mengikuti ketentuan pemerintah setempat, sehingga ketertiban, menjunjung nilai-nilai toleransi, dan menjaga ukhuwah Islamiyah," katanya.
Sementara perihal pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1444 H/2023 M, dapat diadakan di masjid, mushola, dan lapangan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Menag berharap khutbah Idul Fitri menekankan pesan soal menjunjung tinggi ukhuwah Islamiyah, mengutamakan nilai-nilai toleransi, persatuan, dan kesatuan bangsa, serta tidak bermuatan politik praktis. (*/ANTARA)
TERPOPULER
