Bjorka Tantang Pemerintah: Saya Menanti Hukumannya!

Kali ini, peretas secara terbuka menantang Pemerintah Indonesia.

Dalam grup Telegram, Bjorka mengatakan bahwa ia menanti Pemerintah Indonesia ‘menghukumnya’.

Bjorka banyak membuat kehebohan di media sosial karena banyak membocorkan data-data penting.

Pertama kali ia mulai dikenal setelah membocorkan data yang diduga milik pelanggan Indihome.

Belum selesai sampai disitu, Bjorka juga membocorkan surat rahasia untuk Presiden Jokowi, termasuk dari Badan Intelijen Negara (BIN)

Data-data yang berhasil dia bobol lalu dijualnya dengan harga murah.

Untuk dapat membacanya dengan penuh, hanya perlu membayar mulai 8 kredit di forum breacher.to.

Dokumen-dokumen yang berhasil dicuri oleh Bjorka terdiri dari 679.180 data dengan kapasitas 40 MB (compressed) dan 189 MB (uncompressed).

Bjorka tidak merincikan harga jual untuk setiap dokumen yang dicurinya.

Namun, ia juga menyertakan sejumlah sampel atau contoh dokumen yang berhasil dibobol. 

Tak hanya data-data kenegaraan saja yang berhasil dibobol oleh Bjorka.

Data yang berhasil bocor diperkirakan ada 1,3 miliar data.

Data ini berupa NIK, nomor ponsel, provider telekomunikasi, dan tanggal registrasi.

Kebocoran data SIM card ini memiliki ukuran  berkas sebesar 87 GB

Dari hasil investigasi disebutkan tidak ada akses ilegal [ada masing-masing jaringan operator. 

Hasil investigasi ini sudah dilaporkan kepada Kementrian Kominfo pada Kamis (8/9/2022)

Dari seluruh operator sebagai pengendali data, telah menerapkan sistem pengaman informasi sesuai dengan undang-undang.

Seluruh operator dipastikan patuh pada peraturan dan ketentuan perundang-undangan terkait keamanan dan kerahasiaan data. 

Selain itu operator juga harus melaporkan data registrasi pelanggan aktif sesuai dengan format yang disyaratkan Kominfo.

Data ini dijual oleh Bjorka ke forum yang sama yaitu breached.to dengan harga 700 juta rupiah dan juga menyediakan data sampel yang bocor tersebut.

Diduga kebocoran data ini disebabkan bukan dari perusahaan operator, melainkan dari Kominfo.

Sedangkan Kementerian Kominfo menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki aplikasi menampung data registrasi prabayar dan pasca bayar. 

Berdasarkan pengamatan atas penggalan data yang disebarkan oleh Bjorka, dapat disimpulkan bahwa data tersebut bukan berasal dari Kementrian Kominfo.

Lalu dari mana Bjorka mendapatkan data ini? Masih menjadi misteri.