Selain karena penataannya yang terkadang sampai ke badan jalan atau karena pemungutan parkir di tempat-tempat yang tidak seharusnya.
Di indomaret atau minimarket serupa yang seharusnya menerapkan bebas parkir untuk para pelanggannya, masih ada banyak jukir nakal yang memungut biaya parkir.
Padahal, Pemkot Surabaya sudah menetapkan retribusi parkir untuk tepi jalan umum di Surabaya.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Baktiono mengakui adanya kebocoran retribusi parkir TJU ini.
Kebocoran ini bisa berupa warga yang tidak diberi karcis atau karcis yang sudah expired tidak disobek.
Selain adanya kebocoran, pihaknya juga menjelaskan dampak pandemi Covid-19 yang juga menyebabkan retribusi belum sepenuhnya maksimal.
Baktiono menyarankan untuk menghindari adanya kebocoran yang lebih besar, diperlukan kontrol masyarakat serta pemasangan CCTV di titik-titik parkir yang ada di Kota Surabaya.
Jika sistem seperti ini dapat dilakukan, salah satunya adanya kontrol masyarakat, ada hotline.
Jika nantinya ada masyarakat yang melapor dengan bukti maka harus ada tindakan dari pihak terkait.
Kemungkinan nanti akan dipasang CCTV tapi tidak dipasang secara menyeluruh.
Nanti dibuat aturan usulan masyarakat seperti apa atau mereka dibebaskan dari parkir karena berani melapor.
Tidak menutup kemungkinan ada potensi kebocoran karena pergeseran-pergeseran kebiasaan dan jukir-jukir baru sehingga perlu adanya edukasi ke mereka.
Ada beberapa praktek kebocoran yang ditemui Dinas Perhubungan di lapangan, salah satunya menarik tarif yang tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan atau tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir.
Semakin banyak munculnya juru parkir liar juga menyebabkan praktek kebocoran semakin besar.
Masyarakat dihimbau untuk lebih mengenal mana parkir resmi dan mana parkir liar.
TERPOPULER
