Korban Longsor Sumurup Dapatkan Lahan Relokasi dari Pemkab Trenggalek

Sebanyak 37 KK akan dipindahkan ke tempat yang lebih aman dalam waktu dekat. Namun, pemerintah kabupaten setempat masih mencari lahan untuk merelokasi warga tersebut.

Hal itu disampaikan Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin di Trenggalek, Minggu (23/1022). Menurut Ipin, lahan yang akan dialihkan masih dalam pertimbangan, terutama terkait penggunaan lahan milik Pemkab.

Arifin mengatakan, pihaknya saat ini sedang melakukan pendataan dan inventarisasi jika warga yang terkena dampak longsor memiliki lahan pribadi atau milik kerabatnya yang siap untuk dibangun hunian.

"Kalau (pengungsi) tidak punya tanah (lain di luar lokasi longsor), maka opsinya pemerintah daerah punya tanah di (eks-perkebunan) Dilem Wilis yang bisa digunakan untuk relokasi," ujarnya dikutip dari ANTARA, Minggu (23/10/2022).

"Kami sekarang sedang mencari lahan untuk relokasi 37 KK ini, karena pemukiman mereka yang ada saat ini sudah tidak memungkinkan untuk ditinggali," katanya menambahkan.

Wacana relokasi itu juga telah disampaikan Arifin saat mengunjungi para pengungsi. Mereka dijanjikan akan dibangunkan rumah, dengan syarat mereka setuju untuk direlokasi ke hunian baru di lahan yang akan pilih sendiri ataupun di lahan yang dipersiapkan daerah.

"Opsi ini sama kejadiannya dengan tadi juga kami kunjungi di Pandean Kecamatan Dongko. Kalau di Pandean Dongko, semua sudah sepakat relokasi, ada 16 rumah. Kalau di sini (Desa Sumurup), dari 37 rumah kami akan data ulang siapa yang berkenan relokasi dan siapa yang berkenan dibangunkan di tanah pribadi," kata Arifin.

Selain itu, selama di masa pengungsian dan hunian masih butuh waktu untuk dibangun, Arifin mengimbau warga untuk menitipkan ternak mereka di kandang komunal milik pemerintah daerah.

Selain untuk mengamankan harta benda berupa ternak, warga juga tidak direpotkan dengan urusan ternak yang saat ini kehilangan kandang ataupun terancam longsor susulan.

"Untuk segala kebutuhan pengungsi, baik logistik kebutuhan makan minum, air bersih kebutuhan anak untuk sekolah dan sebagainya , sepenuhnya akan ditanggung oleh pemerintah daerah sampai relokasi dilakukan," tutup Arifin.