Suara.com - Pakar telekomunikasi sekaligus Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha mengungkapkan sejumlah ancaman yang ditimbulkan Starlink di Indonesia.
Starlink adalah layanan internet berbasis Starlink yang disediakan SpaceX, perusahaan antariksa milik Elon Musk. Pemilik Tesla dan X (Twitter) itu baru saja datang ke Indonesia untuk meresmikan layanan Starlink.
Menurut Pratama, salah satu polemik Starlink di Indonesia adalah tidak adanya pusat manajemen jaringan alias Network Operation Center (NOC). Ia menyebut kalau Starlink masih dibantu oleh NOC yang ada di luar negeri.
"Hal tersebut sebetulnya masih cukup bisa dimengerti karena jika langsung mendirikan NOC di Indonesia tentu biaya investasi yang dikeluarkan akan lebih besar, sedangkan di tahun-tahun awal sejak layanan diluncurkan mungkin masih belum banyak pelanggan yang didapatkan," ungkap Pratama dalam siaran pers yang diterima, Senin (27/5/2024).
Ia menjelaskan, NOC berfungsi melakukan pengawasan infrastruktur yang dimiliki Starlink agar layanan internet tidak terganggu. Jika Starlink tidak memiliki NOC, pemerintah Indonesia bakal kesulitan untuk memberantas konten terlarang seperti pemberantasan judi online hingga pornografi.
"Hanya saja memang jika ada NOC Starlink yang berlokasi di Indonesia, pemerintah akan lebih mudah berkolaborasi dengan Starlink jika perlu melakukan tindakan bersama seperti pemberantasan judi online serta pornografi," lanjutnya.
Meskipun saat ini NOC Starlink belum didirikan di Indonesia, Pratama menyebut Starlink sudah bekerja sama dengan Network Access Provider (NAP) lokal untuk layanan backbone internet. Hal ini dilakukan agar perusahaan Elon Musk itu mendapatkan izin sebagai Internet Service Provider (ISP).
Sehingga jika memang diperlukan tindakan yang bisa meningkatkan pertahanan dan keamanan negara pada saat krisis, seperti penyadapan atau sensor, bisa dilakukan melalui perusahaan NAP yang menjual layanan backbone internetnya ke Starlink.
Pratama menilai itu lebih baik karena sebelumnya Starlink tidak ingin bekerja sama dengan NAP lokal dan akan menggunakan Laser Link yang menghubungkan setiap satelitnya sebagai backbone internet untuk layanan di Indonesia.
Apabila hal itu terjadi, maka pemerintah tidak akan dapat melakukan apapun karena semua infrastruktur yang dipergunakan tidak ada yang bisa mematuhi peraturan dan hukum yang ada di Indonesia.
Starlink bisa jadi alat mata-mata asing
Pratama membeberkan kalau Starlink adalah perusahaan asing. Maka untuk menjaga kedaulatan digital, ia menyarankan agar Starlink tidak dipakai di sektor kritikal seperti kesehatan hingga barisan pertahanan semisal pos penjagaan di perbatasan negara.
Apabila memang karena kondisi yang hanya bisa dijangkau oleh layanan internet melalui satelit, Pratama meminta mereka untuk menggunakan layanan VSAT yang juga banyak dimiliki oleh ISP lokal di Indonesia.
Ancaman Starlink lainnya adalah ketergantungan yang signifikan pada layanan internet satelit yang dioperasikan oleh perusahaan asing. Hal ini dapat menyebabkan negara menjadi kurang memiliki kontrol langsung atas infrastruktur tersebut.
Dengan demikian negara mungkin tidak dapat mengambil tindakan yang diperlukan dalam situasi darurat atau konflik. Menurutnya, ketergantungan yang berlebihan pada layanan internet satelit yang dioperasikan oleh perusahaan asing dapat membuat negara menjadi lebih rentan terhadap campur tangan asing dalam operasional infrastruktur komunikasinya.
TERPOPULER
