Sebagai Politikus yang Berangkat dari Bawah, Ganjar Pranowo Bukanlah Petugas Partai.

Jakarta - Pengamat politik Airlangga Pribadi, pengajar di Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga (Unair) itu menyebut rekam jejak Ganjar selama menjadi gubernur Jawa Tengah (Jateng) telah memupus sebutan 'boneka partai' yang didengung-dengungkan pihak lain. Dia menganggap tudingan soal 'boneka partai' yang diarahkan kepada Ganjar Pranowo tidak memiliki dasar.

"Tudingan Ganjar Pranowo sebagai boneka partai tidak memiliki dasar yang jelas apabila kita melihat track record politiknya," ujar Airlangga saat dihubungi JPNN.com, Senin malam (18/9).

Menurut Airlangga, sebagai politikus tentu Ganjar menghadapi berbagai dinamika. Namun, dinamika itu pula yang menggembleng Ganjar menjadi politikus tangguh dan berkarakter yang merintis karier dari bawah.

"Sebagai politikus yang berangkat dari bawah, GP (Ganjar Pranowo, red) telah melalui berbagai gemblengan, termasuk dengan menjadi gubernur Jawa Tengah, selanjutnya pencalonan presiden yang ia dapat dari PDI Perjuangan," tutur Airlangga.

Peraih gelar PhD dari Murdoch University, Australia, itu menegaskan Ganjar bisa memperoleh tiket capres karena memiliki dukungan dari arus bawah dan konstituen yang secara elektoral meyakinkan.

"Penguatan basis elektoralnya bukan karena katrolan politik dari atas," imbuh Airlangga.

Namun, Airlangga juga menganggap Ganjar harus melalui proses politik yang keras sebelum akhirnya memperoleh rekomendasi pencapresan dari PDIP. Proses itu juga yang membuat Ganjar sebagai politikus makin tertempa.

Oleh karena itu, Airlangga menilai tudingan tentang boneka partai yang diarahkan kepada Ganjar adalah bentuk kesalahpahaman atas term petugas partai yang digunakan di internal PDI Perjuangan.

Menurut Airlangga, sistem demokrasi perwakilan modern menjadikan suara rakyat untuk memilih pemimpin disalurkan melalui medium partai politik. Selanjutnya, parpol dengan basis ideologi politiknya mengartikulasikan kepentingan dari aspirasi rakyat.

Ganjar saat masih menjadi gubernur, kata Airlangga, merupakan pejabat publik yang terikat ideologi partai dalam menjalankan pemerintahan.

"Dalam khazanah politik modern, itu yang disebut sebagai party officer," tutur Airlangga.