TANTRUM - Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) tidak hanya mengandung banyak pasal kontroversial, melainkan membahayakan kebebasan pers dan demokrasi. Bahkan anggota Dewan Pers Arif Zulkifli menegaskan bahwa RKUHP menjadikan pers tidak lagi diatur UU Pers sebagai leks spesialis.
“RKUHP itu adalah intervensi yang sangat serius terhadap kemandirian pers dan sifat leks spesialisnya,” kata Arif Zulkifli, dalam jumpa pers Komite Keselamatan Jurnalis, Senin (19/7/2022).
Ia menjelaskan, prinsip UU Pers adalah memberikan kebebasan, bebas dari pembredelan, dan pers diberi wewenang untuk mengatur dirinya sendiri. Karena itu, UU Pers satu-satunya undang-undang yang tidak punya peraturan pemerintah dan turunannya.
“Turunan UU Pers adalah peraturan Dewan Pers yang diatur komunitas pers sendiri lewat konstituen yang bergabung dalam Dewan Pers,” terangnya.
Karena sifatnya yang leks spesialis, UU Pers mengambil wewenang untuk mengatasi atau mengabaikan aturan sepanjang yang dipersoalan adalah terkait dengan pokok-pokok yang diatur Dewan Pers.
“Kalau pers dipersoalkan akurasinya (beritanya), dia tidak dibawa ke polisi atau pengadilan tapi dibawa ke Dewan Pers untuk dimediasi, untuk pertemukan antara masyarakat yang mempersoalkan produk jurnalistik dengan pers yang mebuatnya. Hasilnya sebuah “hukuman” yang sifatnya etik. Jadi bukan hukuman pidana badan dan sebagainya. Itu prinsip yang mesti kita tegaskan kembali,” papar Arif Zulkifli.
Namun dengan adanya pasal-pasal RKUHP yang mengancam kebebasan pers, maka perlindungan hukum dari UU Pers dan keberadaan Dewan Pers sendiri menjadi terancam. Misalnya, RKUHP mengatur pasal untuk berita tidak lengkap atau berita yang bisa ditafsirkan sebagai berita bohong.
“Dalam proses liputan, berita lengkap atau sempurna itu tidak ada, kalau ada baru belakangan, karena yang dikejar pers sebuah kebenaran jurnalistik bukan kebenaran hukum. Kebenaran hukum berbeda dengan kebenaran jurnalistik. Tujuan kebenaran jurnalistik memberitahukan kepada publik, bukan menghukum orang yang ditulisanya. Urusan pers adalah persoalan publik, sehingga publik lebih berhati-hati (setelah mendapat informasi dari pers),” paparnya.
Ia mencontohkan terkait pemberitaan terorisme. Pers mengungkap berita terorisme meskipun pelakunya belum ditangkap dan diadili. Tugas pers bukan mengadili pelaku terorismenya, tapi memberitahu masyarakat bahwa suatu kondisi sedang tidak baik-baik saja karena adanya terorisme tersebut. Dengan demikian, masyarakat akan lebih berhati-hati.
Baca Juga: Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Kaltim Bertambah 49 Orang, yang Sembuh 6 Pasien
Menurutnya, jika pers dalam membuat satu berita harus utuh dan tidak sepotong-sepotong sebagaimana diatur RKUHP, maka hal ini akan sangat membebani pers. Karena setiap karya jurnalistik akan bisa dihukum dan dihadapkan degan pasal-pasal RKUHP.
“Ini bahaya. RKUHP akan mereduksi peran Dewan Pers dan kemandirian pers situ sendiri. Ini catatan sangat-sangat penting,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Komite Keselamatan Jurnalis mengajukan permohonan keterbukaan informasi publik terhadap draft RKUHP ke DPR RI. Draft resmi RKUHP hingga kini masih ada di tangan DPR dan tidak dibuka ke publik. Penyusunan RKUHP dinilai tidak transparan dan tidak melibatkan publik.
