TANTRUM - Sawit Watch mengadukan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN), dugaan sindikasi mafia tanah melalui penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT MSAM di dalam kawasan hutan di Kotabaru, Kalimantan Selatan.
Pengaduan ini didampingi Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm, Sawit Watch menyoal dugaan kongkalikong penerbitan HGU kepada salah satu perusahaan milik HGU karena diperoleh tanpa mendapat Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK).
"Kehadiran Sawit Watch dan INTEGRITY hari ini sejatinya bermaksud membantu Presiden dan Kementerian ATR/BPN dalam menggalakkan pemberantasan mafia tanah yang kerap menyulut konflik
agraria," kata Direktur Eksekutif Sawit Watch Achmad Surambo.
Ia menegaskan, pihaknya ingin memastikan bahwa keberpihakan Pemerintah melawan perbuatan mafia betul-betul diwujudkan, khususnya bagi masyarakat terdampak di Kotabaru Kalimantan Selatan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menghimbau seluruh jajaran kementerian/lembaga untuk bersatu padu dan berkomitmen penuh dalam memberantas para mafia tanah.
Presiden Jokowi menginstruksikan aparat kepolisian agar tidak mem-backing siapa pun yang disinyalir akan menghambat pemberantasan mafia tanah.
Perolehan HGU Pdi Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru sangatlah problematik karena
menyebabkan hutan negara sekitar 8.610 hektar hilang. Kemudian, secara ilegal menjadi aset salah satu perusahaan tanpa keputusan pelepasan kawasan hutan dari Menteri LHK. Penerbitan HGU itu terjadi pada 4 September 2018.
Sawit Watch dan INTEGRITY telah mengadukan polemik ini kepada KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, namun hingga kini belum ada perkembangan.
"Kami tetap menaruh harapan besar kepada Kementerian ATR/BPN untuk memberi atensi lebih terhadap persoalan-persoalan di luar pulau Jawa yang sebenarnya jauh lebih besar," kata Rambo.
Baca Juga: Legislator DPR Minta Pemerintah Cairkan Anggaran KPU, Dana Pemilu Kurang?
